Pelita.online – Sebanyak 351 paket pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemupera) terancam dihentikan jika hingga akhir Juli 2020 belum terkontrak. Hal ini imbas dari refocusing anggaran, detail engineering design (DED) yang belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multiyears contract (MYC).
“Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” kata Menpupera Basuki Hadimuljono dalam pernyataan resminya, Selasa (23/6).
Karena itu, tambah Basuki, Kempupera mengupayakan penyelesaian paket-paket yang belum terkontrak tersebut dengan cara percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unit organisasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.
Percepatan juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya Kementerian PUPR telah merealokasi dan me-refocusing anggaran dari Rp 120,2 triliun menjadi Rp 75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan akibat Pandemi Covid-19.
Dari 5.146 paket pekerjaan diketahui sebanyak 3.577 paket atau 70% senilai Rp 35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23% senilai Rp 37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau 7% senilai RP 13,7 triliun belum proses lelang.
“Progres paket pekerjaan yang sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket,” jelas Basuki.
Ia menyadari, dampak Pandemi Covid-19 sangat berat bagi Indonesia dan satu-satunya alat penggerak ekonomi yang diharapkan saat ini ialah APBN.
Maka dari itu, Basuki mengajak pejabat di kementeriannya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi sehingga percepatan pelaksanaan program Tahun Anggaran (TA) 2020 berjalan optimal.
“No bribery, no kickback, no luxurious lifestyle dan no gift is a must (tanpa suap, tanpa pelicin, tanpa gaya hidup mewah, dan tanpa gratifikasi adalah keharusan). Kita harus bekerja sesuai pakta integritas secara disiplin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dapat mengubah kita menjadi pribadi dan organisasi yang lebih baik di mata rakyat,” tutupnya.
Sumber : beritasatu.com
