Pelita.online – Ketua DPP demiosioner Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengintervensi pelaksanaan Musyawarah Nasional X Golkar.
“Saya kira tidak ada keterlibatan dan tidak ada intervensi dari pemerintah terkait dengan Munas Golkar,” kata Ace saat ditemui di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
Ia mengakui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui sejumlah tokoh di pemerintahan seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Namun, ia mengatakan, pertemuan tersebut tidak membahas dukungan Ketua Dewan Pimpinan Darerah (DPD) tingkat I dan II Golkar selaku pemilik suara di Munas X.
Ace memastikan seluruh Ketua DPD tingkat I dan II Golkar mendukung Airlangga kembali memimpin partai tanpa intervensi.
Menurut Ace, tak ada kontrak politik antara Golkar dengan pemerintah dalam Munas X sehingga partai berlambang beringin itu kembali menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.
“Kalau kita ngobrol atau bincang-bincang dengan pejabat-pejabat, apa lagi Pak Airlangga juga Menko Perekonomian, Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) Ketua MPR saya kira wajar. Yang jadi catatan terpenting para pejabat tidak memengaruhi para Ketua-ketua DPD,” lanjut dia.
Sebelumnya Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui ada peran Presiden Jokowi dalam mulusnya langkah Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
Menurut Doli, Jokowi melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berperan di menit-menit akhir untuk meyakinkan Bambang Soesatyo mundur dari persaingan.
“Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai,” kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Munas Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi, Kamis (5/12/2019).
Sumber : kompas.com
