Pelita.online -Meskipun ada penolakan dari sejumlah warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengizinkan festival musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 digelar.
Pelaksanatugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali menyatakan Pempro selalu mendukung acara yang berisi aktivitas budaya yang baik.
“Ini sebagai bentuk perayaan kebinekaan yang dimiliki warga Jakarta pemprov DKI pada dasarnya mendukung segala bentuk aktivitas budaya dan kesenian yang bersifat positif,” kata Alberto dalam akun instagram resmi Pemprov DKI @pemprovdki, Kamis (12/12).
Di samping itu, DKI juga bertugas untuk menjaga norma dan budaya yang terkandung dalam acara tersebut. Namun, sambung dia, Pemprov DKI bukan berarti meminggirkan kritik dan masukan masyarakat terkait gelaran gelaran musik elektronik tersebut.
“Dengan mempertimbangkan segala aspek masukan dan kritik dari masyarakat Pemprov DKI Jakarta memberikan izin kegiatan dengan catatan khusus,” ujar dia.
Alberto mengatakan yang pertama, panitia telah berjanji kepada Pemprov DKI bahwa acara tersebut bakal mengikuti aturan legal formal dan menghormati nilai budaya secara kepatutan. Setiap aktivitas akan dipantau.
“Panitia juga berjanji pada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya,” ujarnya.
Alberto mengatakan jika ada peraturan yang dilanggar, DKI akan mencabut izin acara tersebut.
“Jika janji dari pihak panitia pelaksana DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas termasuk di dalam nya bisa mencabut izin kegiatan,” jelas dia.
Terakhir, Alberto tetap mengundang seluruh partisipasi publik untuk bisa beraktivitas di Jakarta dalam sektor budaya dan pariwisata. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi Gubernur.
“Pemprov DKI Jakarta mengundang seluruh partisipasi publik baik domestik maupun internasional untuk beraktivitas di sektor pariwisata kebudayaan untuk mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya Bahagia Warganya,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan DWP merupakan acara akhir tahun di Jakarta yang cukup menghasilkan. Dia mengatakan DKI berpotensi mendapatkan pendapatan dari tiket penjualan acara tersebut.
“Itu kan hajat akhir tahun termasuk profit untuk DKI. Nanti saya minta komisi C saya suruh untuk awasi ke sana bagaimana laporannya keuangannya. Tiket itu bukan kecil, pendapatannya gede,” ujar politikus PDIP tersebut.
Diketahui sebelumnya belasan warga yang menamakan diri sebagai Gerakan Pribumi Indonesia menolak acara DWP berlangsung. Mereka menganggap acara tersebut tidak sesuai norma dan budaya di Jakarta.
Penolakan terhadap gelaran DWP juga sempat terjadi pada ajang yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 2017. Namun, gelaran DWP tetap berjalan dari awal hingga akhir.
Kemudian, pada 2018 lalu, gelaran DWP tak digelar di Jakarta tapi di Bali yakni di kawasan Gelora Wisnu Kencana (GWK). Kala itu, pihak panitia yakni Ismaya Group mengatakan dalih memindahkan DWP ke Bali karena kondisi Jakarta jelang Pilpres 2019.
Sumber : cnnindonesia.com
