Jakarta, Republika.co.id Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan literasi atau kemampuan menulis dan membaca sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Keputusan tersebut merupakan lanjutan dari inisiatif Bappenas pada 2015 terkait kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
“RKP 2019 menjadikan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas untuk mendukung pembangunan manusia,” kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa (27/2).
Gellwynn mengatakan bahwa pendekatan inklusi sosial tersebut dimaksudkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam kegiatan layanan perpustakaan. Selain itu, Bappenas juga akan mendorong peran perpustakaan sebagai institusi gerakan literasi untuk mengambil peran dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Setelah terjadi transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka kemudian perlu didorong pengelola perpustakaan untuk mendorong target SDGs,” ucap Gellwyn.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Syarif Bando mengapresiasi langkah pemerintah menjadikan literasi sebagai program nasional untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut dia, hal tersebut memberi harapan pada masyarakat di daerah yang kesulitan dalam mendapatkan akses bahan bacaan.
“Kebijakan ini pasti akan berdampak besar, terutama apabila direncanakannya alokasi khusus untuk kabupaten dan kota,” kata Syarif.
