Beredar Tampilan Uang Baru Redenominasi Rp100.000 Jadi Rp100

0
16

Pelita.online -Rencana redenominasi rupiah kembali menjadi perbincangan publik di media sosial. Ini setelah Beredar gambar uang di sosial media yang menunjukan Rp100.000 saat sebelum redenominasi, dan setelah transisi nominalnya menjadi Rp100.

Nantinya saat redenominasi berlaku, uang tersebut digadang-gadang akan memiliki tampilan baru dengan gambar pahlawan bernominal Rp100.

Beredarnya tampilan rupiah dengan nominal telah diredenominasi seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah. Kebijakan tersebut masuk dalam rencana strategi (renstra) Kementerian Keuangan lima tahun ke depan.

Renstra tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 soal Renstra Kemenkeu 2020-2024. RUU Redenominasi bakal diminta menjadi prioritas DPR untuk dibahas dan disahkan.

“Urgensi pembentukan (RUU Redenominasi) menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang dan jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah,” ujar Sri Mulyani dalam PMK tersebut, Rabu (8/7/2020).

Dalam kajian sebelumnya, redenominasi rupiah akan menghilangkan tiga angka nol di belakang dalam nominal. Redenominasi berbeda dengan sanering karena tidak mengurangi nilainya.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowomembenarkan RUU Redenominasi Rupiah masuk dalam renstra Kemenkeu lima tahun ke depan. “Kalau di PMK 77 memang begitu isinya,” katanya.

Isu redenominasi rupiah telah bergulir sejak satu dekade lalu. Saat Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, dia mengusulkan pemangkasan tiga digit dari Rp1.000 menjadi Rp1.

Rencana itu bahkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2013 sampai dibentuk panitia khusus (panitia khusus) RUU Redenominasi. Sayang, pembahasan redenominasi tak dilanjutkan.

Pada 2017, rencana itu kembali mengemuka saat bank sentral dipimpin Agus DW Martowardojo. Namun, wacana ini tak didukung pemerintah untuk dibahas bersama DPR.

 

Sumber : iNews.id

LEAVE A REPLY