Pelita.online – Bank Indonesia (BI) meminta gubernur bank sentral dan menteri keuangan dari berbagai negara di dunia untuk memperkuat kerja sama internasional. Hal ini dipandang perlu sebagai dorongan pemulihan ekonomi dunia dan masing-masing negara dari krisis akibat pandemi virus corona atau covid-19.
Permintaan ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral di forum G20. Acara ini bagian dari pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada 12-16 Oktober 2020.
“Bank Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan domestik dan kerja sama internasional untuk meningkatkan resiliensi perekonomian serta mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucap Perry dalam keterangan resmi, Jumat (16/10).
Selain itu, Perry mengingatkan pentingnya bagi para pucuk pimpinan di sektor fiskal dan moneter untuk bisa merespons penanganan pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 dengan kebijakan yang extraordinary.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bakal merosot lebih tajam mencapai minus 4,4 persen pada 2020. Belum lagi penanganan pandemi di berbagai negara belum sepenuhnya terkendali.
Kondisi ini memungkinkan gejolak di pasar keuangan ke depan. Bila itu terjadi, stabilitas nilai tukar rupiah, aliran modal asing, dan pasar keuangan bisa terganggu.
“Di tengah berbagai risiko tersebut, pemulihan ekonomi global diperkirakan masih bersifat parsial, tidak merata dan dipenuhi ketidakpastian,” katanya.
Perry bilang IMF merespons positif permintaan tersebut. IMF turut memberi saran agar negara-negara di dunia terus memastikan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan, menjaga kepercayaan pasar, mampu menangani tingginya jumlah pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Perry turut mengumumkan lima kebijakan BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah pandemi covid-19.
Kebijakan itu adalah, membuat kebijakan moneter yang akomodatif, stabilisasi nilai tukar, pemberian stimulus moneter dalam bentuk quantitative easing, skema burden sharing dengan pemerintah untuk stimulus fiskal, dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.
Sumber : cnnindonesia.com
