Pelita.online – Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo menyatakan pihaknya siap mengamankan keputusan pemerintah yang sepakat dengan DPR serta lembaga penyelenggara pemilu untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
“Ini harus kita amankan, ini kebijakan politik negara sehingga kita harus all out,” kata Doni dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa (22/9/2020).
Menurutnya, ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan satgas yang diperkuat oleh sejumlah pakar. Misalnya, rekomendasi pemakaian sarung tangan saat pencoblosan, persentase orang yang boleh masuk tempat pencoblosan, hingga pengaturan jaga jarak.
Diakui Doni, yang paling berat adalah menghindari kerumunan karena pesta demokrasi memang biasanya mengumpulkan massa sebanyak mungkin. Untunglah PKPU sendiri sudah membatasi jumlah orang maksimal dalam sebuah kerumunan adalah 100 orang. Tapi itupun ada potensi tak bisa ditertibkan.
Namun bagi pihaknya, justru di setiap tahapan itulah masyarakat bisa memberi penilaian, mana pimpinan, pejabat, atau calon kepala daerah yang punya kepedulian menghadapi Covid-19.
“Inilah yang bisa dinilai dari awal dengan cara melihat perilaku dan ketauladanan. Kalau dari awal cakada ini tauladan, pakai masker, jaga jarak dan diatur bisa sekian, orang ini patuh, ini kita dorong orang yang punya komitmen,” katanya.
Beberapa rekomendasi untuk mengurangi terjadinya kerumunan, antara lain, menggunakan metode kampanye virtual, pemanfaatan fasilitas di daerah yang punya pemerintah pusat seperti TVRI dan RRI. Sehingga calon diberikan kesempatan menyampaikan programnya menggunakan TVRI dan RRI.
Soal ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, Doni mengatakan, pemerintah memberikan dana cukup besar, khususnya ke Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lain. BPOM juga menjamin ketersediaan obat-obatan.
Menteri Luhut Pandjaitan juga sudah mengumpulkan direktur kepala rumah sakit di 8 provinsi prioritas agar mengikuti standar yang sudah berhasil.
Dilanjutkannya, Presiden Jokowi juga sudah menugaskan menko perekonomian dan menteri pariwisata mengalokasikan anggaran untuk fasilitas rumah sakit di hotel di 8 provinsi serta beberapa lainnya yang berpotensi ringgi.
“Mulai hari ini sudah ada hotel di jabodetabek untk tenaga kesehatan dan OTG. Kalau OTG yang biasa dirawat di rumah, potensi penularan masih tinggi. Klaster keluarga termasuk tertinggi karena mereka tak diwajibkan untuk isolasi mandiri. Kecuali yang mampu bisa isolasi mandiri di rumah,” katanya.
Sumber:BeritaSatu.com
