Pelita.online – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor memiliki program merehabilitasi 4.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) selama tahun 2021. Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor, Lestia Irmawati menuturkan, program itu didanai dari APBD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat (Jabar), serta bantuan dari pemerintah pusat.
“Dari APBD Kabupaten Bogor 2.000 unit, 1.000 unit dari Pemprov Jabar, dan 1.000 unit dari program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian PUPR,” kata Lestia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (19/1).
Melalui tiga sumber anggaran tersebut, dana yang dialokasikan di setiap target rutilahu pasti berbeda besarannya. Irma mengatakan, khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor anggaran, anggaran yang tersedia untuk rutilahu senilai Rp 15 miliar. Dengan begitu, setiap rumah yang dipugar ata direhabilitasi masing-masing mendapat bantuan Rp 15 juta.
Sementara anggaran dari Pemprov Jabar senilai Rp 17,5 juta per rumah. Angka yang sama juga dari program BSPS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 17,5 juta per rumah. Hanya saja, menurut Lestia, anggaran dari kedua sumber itu belum bisa diprediksi kapan cairnya. “Jumlah bantuan dari provinsi dan BSPS sedang dipastikan lagi. Jadi bisa berubah, baik nominal atau jumlah unitnya,” ujarnya.
Distribusi bantuan tersebut dilakukan secara nontunai ke penerima, yaitu pemilik rumah. Semua dana program rutilahu disalurkan lewat program kemitraan masyarakat (PKM) yang digagas Pemkab Bogor, baik dari Pemprov Jabar maupun Kementerian PUPR.
Pembangunan hunian tetap
Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menargetkan 2021 masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor hingga ratusan rumah hilang dan rusak berat akan menerima 378 unit hunian tetap (Huntap).
“Kami minta warga korban bencana alam yang terjadi awal 2020 dan mereka kini menempati hunian sementara (Huntara) bersabar,” kata Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama di Lebak, Rabu.
Pemerintah Kabupaten Lebak kini berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merealisasi pembangunan huntap. Selama ini masyarakat korban bencana alam menempati huntara dengan kondisi cukup memprihatin dan jika hujan kebocoran juga jika kemarau rumahnya kepanasan serta pengap.
Kondisi demikian, kata dia, tentu pemerintah hadir agar warga korban bencana alam kembali tinggal ditempat yang layak, nyaman, aman dan sehat.”Kami berharap tahun ini mereka bisa menempati huntap itu,” katanya menjelaskan.
Menurut dia, pembangunan huntap tersebut nantinya pemerintah daerah menyediakan lahan dan lokasi, sedangkan pemerintah pusat membangun fisik dan sarana lainnya. Pembangunan huntap tersebar di Kecamatan Lebakgedong, Cipanas, Sajira dan Curugbitung sebanyak 378 unit huntap berdasarkan pendataan BPBD setempat.
Saat ini, kata dia, BPBD Lebak tengah melakukan peninjauan lapangan untuk dijadikan lahan dan lokasi huntap yang terbebas dari ancaman bencana alam. Sebab, wilayah Kabupaten Lebak hingga kini menjadikan daerah langganan bencana banjir dan longsor akibat tofografi perbukitan dan pegunungan.
Kami minta warga korban bencana alam bersabar dan berdoa agar pembangunan huntap berjalan lancar dan sukses.
“Kami minta warga korban bencana alam bersabar dan berdoa agar pembangunan huntap berjalan lancar dan sukses,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, sejumlah warga korban bencana alam di Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak mengaku bahwa mereka menyambut positif rencana pembangunan huntap, sehingga bisa kembali tinggal ditempat yang layak huni.
Saat ini, kata mereka, tinggal di huntara yang dibangun dari tenda plastik dan hamparan bambu tidak merasa nyaman, aman dan sehat.”Jika hujan dipastikan kebocoran dan jika kemarau kondisi rumah kepanasan dan pengap,” kata Iyan, Kepala Dusun Huntara Blok Cigobang I Kecamatan Lebakgedong.
Sumber : republika.co.id
