Beijing, PelitaOnline.id – China bertujuan untuk mempercepat penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan sejumlah negara yang menjadi tempat pelarian para tersangka korupsi, seorang pejabat senior menuliskan dalam media nasional.
Pernyataan itu muncul saat Beijing meningkatkan perburuan luar negerinya terhadap para penduduk China yang menjadi tersangka korupsi.
China telah mencoba untuk mendapatkan peningkatan kerja sama internasional untuk memburu para pejabat yang menjadi tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri sejak Presiden Xi Jinping memulai sebuah perang untuk melawan korupsi yang telah mengakar selama lebih dari tiga tahun yang lalu.
Namun sejumlah negara Barat enggan untuk memberikan bantuan, atau menandatangani perjanjian ekstradisi, tidak ingin mengirimkan orang-orang kembali ke sebuah negara yang disebut oleh para kelompok hak asasi sebagai negara yang tidak memperlakukan para kriminal dengan baik, dan juga mengeluhkan China yang enggan untuk memberikan bukti terkait kejahatan mereka.
Beijing telah berjanji untuk melakukan pencarian luar negeri yang mereka sebut sebagai Operasi “Perburuan Rubah” terhadap para pejabat dan eksekutif bisnis yang korup, beserta aset-aset yang mereka miliki.
Menulis dalam edisi terbaru jurnal Partai komunis yang berpengaruh dan terbit dua minggu sekali, Qiushi, Huang Shuxian, wakil kepala pemberantasan korupsi dari Komisi Inspeksi Disiplin Pusat, mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak usaha yang harus dilakukan untuk mengambil para pejabat korup dan aset mereka dari luar negeri.
“Memahami benar sejumlah elemen penting dari ‘masyarakat, uang dan bukti’,” Huang menuliskan. “Mempercepat penandatanganan kesepakatan ekstradisi dan memberlakukan kerjasama penegakan hukum dengan para negara tujuan bagi mereka yang melarikan diri ke luar negeri”.
Terdapat kebutuhan akan sebuah “ketentuan internasional yang baru untuk memerangi korupsi,’ dengan menggunakan lebih banyak usaha diplomatis, dia menambahkan.
Pada saat yang sama, kendali terhadap para pejabat yang ingin pergi ke luar negeri juga perlu untuk diperketat.
China pada tahun lalu mendesak Amerika Serikat untuk mulai berbicara tentang kesepakatan ekstradisi, sesuatu yang mana Amerika Serikat enggan melakukannya.
Huang mengatakan pada April bahwa China menghadapi sebuah tugas berat dalam memburu para tersangka korupsi di luar negeri.
Dalam sebuah pengakuan tidak langsung terkait China yang kurang berhasil membawa kembali para tersangka, Huang menuliskan bahwa China memerlukan sebuah pemahaman yang lebih baik terkait hukum internasional agar dapat memiliki “alat hukum” yang lebih besar di tangannya.
Sejumlah usaha propaganda juga perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan internasional.
“Perkuat usaha propaganda dan opini publik, gunakan beragam landasan untuk untuk menceritakan hal terkait anti-korupsi di China dengan baik, menjelaskan dengan baik posisi dimana China berdiri dan meningkatkan hak kami untuk berbicara secara internasional,’ Huang menuliskan. (Antara/Reuters)
