Pelita.online – Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadimenyebutkan, mayoritas DPD I se-Indonesia menginginkan Airlangga menjadi ketua umum dan proses pemilihan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Dedi mengatakan, musyawarah mufakat mencerminkan bahwa ada spirit bersama di Golkar untuk menjaga soliditas dan kebersamaan. Apalagi, dukungan itu bukan hanya dari DPD I, tetapi juga para dewan pembina Golkar.
“Ini jadi momentum yang baik bagi semua kadera Golkar untuk menjaga soliditas, karena energinya diperlukan untuk menghadapi Pemilu mendatang,” kata Dedi yang juga anggota DPR RI ini kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (15/11/2019).
Dedi mengatakan, musyawarah mufakat itu bagian dari demokrasi. Menurutnya, musyawarah mufakat bukan berarti aklamasi. Dinamika tetap ada dan ruang-ruang diskusi tetap terbuka.
“Hanya saja memang, mayoritas DPD I Golkar sepakat untuk menunjuk Pak Airlangga sebagai ketua umum Golkar. Jadi jika ada dinamika, setidaknya (pemilih) sedikit kan harus menghormati yang banyak,” katanya.
Terkait ada pandangan bahwa Akbar Tandjung sempat kalah dalam munas meski didukung mayoritas DPD, Dedi menyebutkan konteksnya dulu dengan sekarang berbeda.
Dulu, kata Dedi, Golkar mengalmi proses konflik, karena pengaruh kepentingan kekuasaan. Misalnya, pada Munas Bali 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kepentingan terhadap Golkar, sehingga mendorong Jusuf Kalla menjadi jadi ketua umum. Artinya, kata Dedi, ada kepentingan eksternal yang mampu mengalahkan kehendak mayoritas di internal Golkar.
“Saya mengikuti betul prosesnya. Bagaimana para tokoh seperti Pak Ginanjar Kartasasmita turun, Pak Aburizal Bakrie juga turun, kan kepentingan kekuasaan. Aspirasi yang besar di internal tak tahan dengan kepentingan kekuasaan,” tandas Dedi.
Namun saat ini, kata dia, Golkar harmonis dengan kekuasaan karena sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, sehingga tidak ada intervensi dari luar.
“Paling saat ini ada pihak-pihak yang mencoba ada membangun faksi dengan kekuatan politik yang lain, di luar presiden,” katanya.
Sumber : kompas.com
