Pelita.Online – Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Salah satu alasannya karena perempuan yang akrab disapa Ani itu memotong anggaran MPR.
Fadel kecewa lantaran pemotongan anggaran terjadi saat jumlah pimpinan MPR RI bertambah dari empat orang menjadi 10 orang.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/11).
Senada, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Sri Mulyani tak menghargai lembaga yang dipimpinnya. Sebab, dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani tak menghadiri undangan MPR untuk membahas refocussing anggaran.
Lantas, berapa sebenarnya anggaran MPR dalam beberapa tahun terakhir?
Mengutip Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), Rabu (1/12), anggaran MPR dari 2016 sampai 2020 rata-rata tumbuh 0,9 persen. Kenaikan signifikan terjadi pada 2018, di mana MPR mendapatkan alokasi mencapai Rp1,04 triliun.
Namun, anggaran tahun lalu turun lantaran pemerintah fokus menangani dampak pandemi covid-19.
“Anggaran MPR juga dilakukan refocussing dan/atau realokasi anggaran sebagai bentuk burden sharing/sharing the pain,” tulis pemerintah dalam buku tersebut.
Karena penurunan jatah itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp750,9 miliar untuk MPR tahun ini. Dananya berasal dari rupiah murni.
Dari total anggaran itu, 15,9 persen digunakan untuk belanja pegawai, 83,5 persen untuk belanja barang, dan 0,5 persen untuk belanja modal.
Sementara, mengutip laman resmi mpr.go.id, Bambang mengatakan anggaran MPR dipotong satu kali pada 2020. Semula, anggaran MPR tahun lalu ditetapkan sebesar Rp603,67 miliar.
Namun, anggaran dipotong menjadi Rp576,12 miliar. Selanjutnya, anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp750,87 miliar dan turun menjadi Rp695,7 miliar pada 2022 mendatang.
Anak buah Sri Mulyani pun angkat suara mengenai pemotongan anggaran tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari mengatakan pemotongan harus dilakukan karena negara masih fokus menangani covid-19. Hal ini membuat pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga (k/l).
“Sebagai upaya fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seluruh k/l diminta melakukan refocusing,” ucap Rahayu.
Namun, pemotongan anggaran dikecualikan bagi k/l yang menjalankan program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Anggaran ditujukan agar bisa memberikan tambahan bantuan sosial dan bantuan UMKM serta membayar rawat pasien covid-19 yang melonjak tinggi akibat varian delta,” jelas Rahayu.
sumber : cnnindonesia.com
