Pelita.online – Pekerja media saat ini dinilai menghadapi dilema dalam membela hak asasi manusia ( HAM), juga sebagai orang yang rentan mengalami pelanggaran HAM.
Hal tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Nezar Patria, dalam diskusi bertajuk “Media Massa dan HAM” di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).
“Media sendiri menghadapi kontradiksi dalam dirinya sebagai pembela HAM di satu sisi, tapi di sisi lain rentan kena pelanggaran HAM,” ujar Nezar Patria.
Pelanggaran HAM yang dimaksud, kata dia, didapatkan para jurnalis dari unsur-unsur di luar media tempat mereka bekerja, antara lain berupa serangan fisik dan nonfisik.
Serangan fisik dapat berupa pemukulan, penyerangan, hingga penculikan.
Adapun, serangan nonfisik masih berupa serangan dari platform media sosial atau dikenal sebagai digital attack.
“Modus ketiga, serangan lain-lain. Di Indonesia modus ini belum terlihat tapi tidak mustahil akan terjadi juga,” kata dia.
Contoh modus tersebut, kata dia, antara lain lisensi-lisensi yang bersifat administratif. Seperti, wartawan dan pekerja media sulit mengurus surat izin usaha, pajak, dan beberapa hal yang bersifat administratif lainnya.
“Tapi di Indonesia, yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap media. (Dijerat) KUHP, ITE, untuk mengadili karya-karya jurnalistik dan wartawan-wartawan kritis. Ini belum stop sampai sekarang,” kata Nezar.
Sumber : kompas.com
