Din Syamsuddin: PSBB DKI Jakarta Pilihan Tepat

0

Pelita.online – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari ke depan adalah pilihan yang tepat.

PSBB tepat untuk menahan laju penularan Covid-19 yang cenderung meninggi beberapa hari terakhir. “Kalau tidak, penularan itu akan menjadi-jadi dan korban terinfeksi akan semakin banyak,” kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Minggu (13/9/2020).

Menurut Din, kebijakan Pemprov DKI tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan dari pada ekonomi. Percuma mengembangkan ekonomi sementara rakyat jatuh sakit.

Sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah, ternyata mendorong terciptanya klaster baru penularan virus.

Mengedepankan kesehatan di atas ekonomi atau sebaliknya adalah pilihan. Sebenarnya keduanya saling berkait, namun pada situasi tertentu harus ada yg diprioritaskan. Maka seyogyanya, menurut Din, pemerintah pusat mendukung langkah Pemprov DKI tersebut.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini menambahkan, adalah aneh jika pemerintah pusat menolak kebijakan PSBB. “Dan semakin aneh jika beberapa pembantu Presiden mengajukan pikiran yang bertolak belakang dengan presidennya,” kata Din.

Pemerintah pusat perlu legawa dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah yang berusaha mengatasi penularan Covid-19 dengan ketat, apalagi di Jakarta. Kalau pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid-19, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling bawah atau buruk.

Din menyebut sekarang posisi Indonesia sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid-19 namun tanpa menyebutkan sumbernya. Disebutkan pula oleh Din bahwa Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara. Sekarang sudah hampir 70 negara di dunia menolak.

Apa yang dikhawatirkan Din terkait pembantu Presiden yang punya pemikiran bertolak belakang atau saling jegal tidak setidaknya tidak tergambar dari pernyataan Menteri BUMN yang adalah Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir.

Menurut Erick, pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait PSBB di Ibu Kota yang berlaku Senin (14/9/2020).

Dalam konferensi pers di Balai Kota, Minggu (13/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adosasmito. Artinya, antara Satgas Penanganan Covid-19 atau pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sumber:BeritaSatu.com

LEAVE A REPLY