Pelita.online – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang tujuh asosiasi profesi ke istana negara untuk memberikan masukan terkait pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, Kamis (15/04/2021).
Ketujuh asosiasi tersebut yaitu Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), dan Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia (IALI).
Kemudian, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI), Green Building Council Indonesia (GBCI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Dari ketujuh asosiasi, lima di antaranya merupakan asosiasi arsitek seperti IAP, IARKI, IAI, IALI, serta GBCI.
Berikut ini masukan kelima asosiasi arsitek yang disuarakan oleh Ketua IAI I Ketut Rana Wiarcha, Ketua GBCI Iwan Prijanto, Ketua IARKI Hadi Prabowo, Ketua IALI Dian Heri Sofian, dan Ketua IAP Hendricus Andy Simarmata
Pertama, pembangunan IKN sejatinya merupakan proses pembangunan peradaban.
“Oleh karena itu, pembangunan peradaban ini tak hanya soal pembangunan fisik saja, tapi juga non-fisik,” bunyi siaran pers dari kelima asosiasi arsitek yang diterima Kompas.com, Jumat (16/04/2021).
IKN tidak hanya menjadi kota berisi kumpulan infrastruktur dan bangunan. Namun, juga menjadi wadah berkumpulnya semangat, budaya, dan interaksi yang mencerminkan kesiapan bangsa untuk hidup pada masa depan.
Sebab, IKN akan menjadi bagian dan catatan penting sejarah panjang Indonesia.
Kedua, koordinasi lintas kementerian melalui 9 kelompok kerja (pokja) terpisah dinilai kurang efektif untuk mensinergikan proses perencanaan dan perancangan multi-scalar dan lintas pelaku.
Maka dari itu, perlu sharing data (berbagi data) dalam satu tempat yang sama untuk menghasilkan rencana matang.
Ketidaktersambungan (poor connection) antara rencana makro dan mikro ini dapat mengakibatkan translasi visi IKN jadi tak terlihat pada pembangunan fisik kotanya.
Ketiga, tata bangunan terutama bangunan strategis perlu diletakan sesuai dengan panduan rancang posisi dan fitur lanskap yang tepat .
Menurut mereka, struktur kota perlu dibentuk secara kuat dan membangun citra wibawa institusi negara tanpa perlu membuat bangunan berlebihan.
Kesan monumental dapat terbentuk karena posisinya di dalam lingkungan sekitarnya.
Simbol-simbol monumental patung garuda dapat diletakkan di ruang publik sebagai penanda dan ruang interaksi masyarakat.
“Untuk itu, patung bukanlah berupa bangunan gedung yang di dalamnya terdapat kegiatan privat,” lanjut isi masukan tersebut.
Keempat, kelima asosiasi profesi meminta keterlibatan dan peran serta masyarakat seluas-luasnya untuk menumbuhkan rasa memiliki pada IKN dapat dibangun.
Peran serta ini bisa diupayakan melalui kegiatan sayembara terbuka bagi perencanaan dan perancangan bangunan istana dan bangunan lainnya.
Kelima, pembangunan IKN juga meruapkan kesempatan besar untuk menunjukan pada dunia bahwa Indonesia berkomitmen dan mampu membangun Carbon Neutral Capital dari skala kawasan hingga bangunan.
Hal ini sesuai dengan target dunia (UNEP) pada tahun 2030 bahwa seluruh bangunan baru dalam kondisi net-zero (emisi nol).
Dengan demikian, menjadi contoh terbaik wajah Indonesia di bidang pembangunan perkotaan dalam kemajuan peradaban sekarang ini di mata dunia.
Sumber : kompas.com
