Pelita.online – Presiden Donald Trump pada Selasa menandatangani perintah eksekutif dan undang-undang yang meminta Cina bertanggungjawab atas UU Keamanan Nasional Hong Kong.
Pada konferensi pers di Rose Garden Gedung Putih, Trump mengatakan ia mengakhiri perlakuan istimewa Hong Kong sebagai hukuman terhadap Cina atas apa yang ia sebut tindakan “opresif” terhadap rakyat Hong Kong, dilaporkan Reuters, 15 Juli 2020.
Trump mengumumkan tindakan-tindakan itu dalam beberapa menit dan sedikit bicara tentang itu, menurut laporan CNN. Sebagai gantinya, ia meluncurkan serangan yang ditulis sebagian terhadap Joe Biden, pesaingnya pada pemilihan presiden 2020, yang berlangsung hingga sore hari dan bahkan melampaui kritik terhadap kebijakan Joe Biden ke Cina.
Trump menyinggung masalah imigrasi, kepolisian, patung-patung dan monumen yang dirobohkan, perdagangan dan perubahan iklim, hingga memperingatkan bahwa Biden akan menghancurkan Amerika.
Tim kampanye Biden mengecam acara Trump Selasa malam.
“Pernyataan hari ini…seharusnya fokus tentang Cina, tetapi ada satu topik yang sepertinya tidak bisa dilupakan oleh Presiden Trump: Joe Biden, yang namanya dipanggil Presiden hampir 30 kali,” Kate Bedingfield, kampanye wakil manajer, mengatakan dalam rilisnya, dikutip dari CNN.
“Pembayar pajak Amerika harus diganti untuk penyalahgunaan dana yang diwakili tontonan ini,” katanya.
Sebelum ia meluncurkan pidato politiknya, Trump mengatakan ia menandatangani undang-undang dan perintah eksekutif yang menghukum Cina atas tindakannya di Hong Kong.
Dia juga mengatakan dia menganggap Beijing bertanggung jawab untuk menyembunyikan virus corona pada awal pandemi global sekarang dan melepaskannya ke seluruh dunia.
“Mereka seharusnya bisa menghentikannya,” kata Trump.
Pada awal Juli, Senat AS menyetujui versi terakhir dari undang-undang yang akan menghukum Cina melalui UU Keamanan Nasional yang bisa mengancam demokrasi Hong Kong.
Undang-undang Senat AS akan menjatuhkan sanksi pada bisnis dan individu yang membantu Cina membatasi otonomi Hong Kong. UU itu disetujui dengan persetujuan bulat dan telah menunggu tanda tangan Trump.
Trump mengatakan perintah eksekutifnya akan mengakhiri perlakuan istimewa untuk Hong Kong.
“Hong Kong sekarang akan diperlakukan sama dengan Cina daratan,” katanya. “Tidak ada hak istimewa khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus dan tidak ada ekspor teknologi sensitif.”
Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]
Pengumuman datang selama acara sore hari Rose Garden yang ditambahkan ke jadwal Presiden beberapa jam sebelumnya.
Presiden Trump telah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Cina ketika negara tersebut menerapkan UU Keamanan Nasional Hong Kong dan ketika penanganannya terhadap virus corona sedang dalam pengawasan.
Masalah Cina telah menjadi topik utama kampanye karena Trump dan Biden masing-masing berusaha menyindir satu sama lain karena terlalu lemah merespons agresi dari Beijing. Kedua belah pihak telah menggunakan masalah ini dalam iklan kampanye.
Trump telah menyatakan dia tidak senang dengan Cina tetapi dia belum embatalkan perjanjian perdagangan yang dia buat dengan Presiden Cina Xi Jinping tahun lalu.
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan penolakan resmi terhadap klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan, yang meningkatkan ketegangan dua negara di teater Pasifik.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menghadiri konferensi pers di Beijing, Cina 8 April 2020. [REUTERS / Carlos Garcia Rawlins]
Cina belum menanggapi perintah eksekutif Trump tetapi menanggapi pernyataan Pompeo pada Selasa dengan menyebut AS sebagai pembuat masalah dan pengganggu perdamaian di Laut Cina Selatan
Juru bicara kementerian luar negeri Cina, Zhao Lijian, mengatakan bahwa Cina tidak pernah berusaha membangun sebuah kerajaan di Laut Cina Selatan, menolak komentar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin.
Pada Cina juga menjatuhkan sanksi terhadap Lockheed Martin Corp, produsen senjata besar AS karena menjual senjata ke Taiwan. The Global Times melaporkan sanksi ini merupakan tindakan balasan timbal balik kelima terhadap AS sejak 29 Juni. sebagai tanggapan atas langkah-langkah AS yang mengambil inisiatif dalam memperburuk hubungan bilateral dan meningkatkan ketegangan.
Pekan lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Cina karena keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, tempat Muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya ditahan dan disiksa.
Dua minggu yang lalu, pemerintah mengumumkan pembatasan visa pada pejabat dan mantan pejabat Cina yang katanya bertanggungjawab menyembelih kebebasan Hong Kong.
Sumber : tempo.co
