Pelita.online – Opsi voting terkait usul pemakzulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mencuat. DPP PPP meminta fraksi di DPRD Sulsel untuk tidak gegabah terkait usulan pemakzulan Nurdin Abdullah.
“PPP lebih mengedepankan kepentingan rakyat Sulsel daripada hiruk pikuk politik yang hanya memanaskan situasi. Hak angket memang menjadi hak konstitusional DPRD Sulsel, tapi muara angket tidak mesti harus pemakzulan,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (19/8/2019).
Baidowi atau akrab disapa Awiek menilai Nurdin Abdullah cukup diberikan rekomendasi pembinaan jika pemerintahannya mempunyai kesalahan administrasi. DPP PPP pun sudah meminta anggota fraksi mereka di DPRD Sulsel untuk melakukan kajian terkait usul pemakzulan Nurdin Abdullah.
“Jika ada kesalahan administrasi yang harus diperbaiki maka cukup rekomendasi pembinaan agar jalannya pemerintahan sesuai UU. Jangan sampai nuansa politis urusan kekuasaan lebih mendominasi di balik usulan pemakzulan,” sebut Awiek.
“Kami sudah meminta Fraksi PPP DPRD Sulsel melakukan kajian secara cermat dan terukur. Dan hasil kajian kami tidak perlu berujung pemakzulan,” tegas dia.
DPRD Sulsel hari ini menggelar sidang paripurna tentang usulan pemakzulan Gubernur Nurdin Abdullah (NA). Nasib NA akan ditentukan pada siang nanti.
Pada mekanisme putusan Paripurna nanti, akan ada dua opsi yang dapat diambil, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Sementara itu, ada 3 Fraksi yang secara tegas menolak usulan pemakzulan itu. Ketiganya adalah PKS, PDIP, dan PAN.
Jika DPRD setuju maka rekomendasi pemakzulan itu harus dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk disahkan.
Sumber : Detik.com
