Erick Thohir Diminta Copot Komisaris BUMN yang Sibuk Berpolitik

0
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan sambutan sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Penandatanganan MoU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang mendorong perusahaan BUMN untuk turut mendukung pengembangan dan pembinaan KUMKM di Indonesia, baik dalam hal pendampingan, penyediaan bahan baku, logistik, penyerapan produk KUMKM dan pemasaran melalui platform digital. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/NZ

Pelita.online – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak ragu mencopot komisaris perusahaan pelat merah yang justru sibuk berpolitik ketimbang menjalankan tugasnya.

Hal itu disampaikan Ujang menanggapi usulan penggantian kabinet (reshuffle) yang dua kali disampaikan Ketua Umum Relawan JoMan Immanuel Ebenezer. Ditegaskan Ujang, komisaris yang berpolitik akan berdampak negatif pada kinerja perusahaan BUMN.

”Komisaris BUMN yang sibuk berpolitik seharusnya diganti. Jika dibiarkan, selain tidak fokus pada pekerjaan yang diamanatkan kepadanya, imbasnya juga akan merugikan BUMN,” kata Ujang dalam keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Ujang menilai kurang pantas dan tidak etis jika Noel, sapaan Immanuel Ebenezer yang merupakan komisaris salah satu anak usaha BUMN mengusulkan untuk dilakukan reshuffle. Dikatakan, relawan, apalagi seorang komisaris seharusnya tidak mengintervensi urusan Kabinet Indonesia Maju. Hal ini mengingat reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan wewenang dan hak prerogatif Presiden.

“Secara etika, apa yang dilakukan Noel jelas pelanggaran. Komisaris BUMN yang berasal dari partai politik saja harus mundur dari kepengurusan partainya,” tegasnya.

Untuk itu, Ujang menilai wajar jika terdapat pihak yang menginterpretasikan manuver Noel tersebut sebagai upaya untuk menambah jatah komisaris bagi kelompoknya. Bahkan tak tertutup kemungkinan manuver Noel dinilai memiliki agenda terselubung terkait Pemilu 2024.

”Atau, jika dikaitkan dengan isu reshuffle, bisa dituduh mengusung agenda terselubung menuju 2024. Misal, mendorong konsolidasi kekuasaan sejak dari sekarang dengan mengincar pos-pos kabinet strategis,” katanya.

Ketimbang sibuk melontarkan isu reshuffle yang merupakan hak prerogatif Presiden, Ujang meminta Noel dan seluruh komponen pendukung Jokowi untuk bersinergi mengatasi krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang sedang melanda Indonesia.

“Semua pihak seharusnya menahan diri dan berkolaborasi untuk membangun bangsa, bukan malah ribut mencari posisi,” katanya.

Diberitakan, dengan mengatasnamakan Ketua Relawan Jokowi Mania, Noel sebelumnya telah merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti setidaknya 10 menteri. Alasan utamanya adalah kinerja menteri-menteri tersebut buruk berdasarkan hasil survei via telepon yang dilakukan JoMan. Namun Noel tidak menjelaskan secara detail seperti apa metodologi surveinya.

”Biar saja Jokowi yang atur reshuffle. Relawan mengawal saja. Jokowi punya perangkat untuk bisa menilai menterinya, mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang layak diganti dan mana yang tidak,” tegas Ujang.

Sumber:BeritaSatu.com

LEAVE A REPLY