Bantul, PelitaOnline.id – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Hashim Djojohadikusumo mengatakan partai berlambang garuda ini menjadi satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintah pascabubarnya Koalisi Merah Putih di tingkat nasional. Hal itu dikatakan Hashim saat memberi pengarahan pada acara Pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suharsono beserta jajarannya di Hotel Ros In Bantul, Kamis, 2/6.
“KMP sudah bubar, sehingga tinggal Gerindra saja, tidak ada koalisi. Dan dengan berbagai pertimbangan partai lain mendukung pemerintah, sehingga satu-satunya partai di luar pemerintah hanya Gerindra,” katanya.
Karena bubarnya KMP tersebut, menurut dia, banyak berbagai pihak maupun parpol yang merasa kasihan dengan partai bentukan Prabowo Subianto, namun Hashim menegaskan, Gerindra maupun Ketua Dewan Pembina tidak perlu dikasihani.
Adik kandung Prabowo ini juga mengatakan, seandainya Partai Gerindra menyatakan bergabung dan mendukung dengan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), maka Hashim mengklaim bisa mendapat sejumlah posisi menteri di kabinet kerja.
“Karena kita Partai Gerindra punya prinsip untuk setia, loyal, seperti Pak Prabowo selalu setia dan loyal sama kawan dan saudara,” katanya.
Hashim mengatakan, wakil rakyat Partai Gerindra yang duduk di parlemen juga menjadi satu-satunya partai yang menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana salah satu materinya adalah membentuk Dewan Pengawas KPK.
Menurut dia, penolakan Partai Gerindra terhadap revisi UU KPK itu karena partai menilai ada upaya pelemahan KPK dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebab dalam penanganan kasus korupsi lembaga negara itu diawasi dan harus minta izin dari Dewan Pengawas.(Ant)
“Kita satu partai bisa menggagalkan revisi UU KPK, namun dalam perkembanganya Presiden memutuskan ditunda saja, bagi kita ini masih berbahaya kalau kita lengah. Rakyat Indonesia hendaki KPK yang kuat, kita harus perkuat KPK,” katanya.
