JAKARTA, Pelita.Online – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham membantah ada desakan mundur dari pengurus DPD Golkar di daerah. Ia mengatakan internal Golkar tetap solid meski ada suara-suara miring dari beberapa individu.
Dia mengatakan desakan mundur merupakan pendapat pribadi yang tidak mewakili suara keseluruhan pengurus di daerah. “Kami tidak bisa menafikan jumlah kemarin pemilih Golkar 18 juta lebih, ya ada suara-suara itu. Itulah yang harus kami luruskan bersama-sama,” kata Idrus, di Gedung DPR RI, Selasa (18/7).
Idrus menyatakan kekuatan Golkar ada pada sistem yang sudah terbangun dengan baik. Ia meminta agar semua pihak terbiasa merespon sesuatu setelah betul-betul memahami masalahnya.
Sampai saat ini, dia menambahkan, DPP Golkar belum menerima surat keputusan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dari KPK. Golkar akan membuat langkah hukum setelah menerima surat penetapan Setnov sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan Partai Golkar sudah mempunyai sistem nilai, norma, dan tatanan resmi. Menurut dia, seluruh kader Golkar harus berada dalam konteks itu.
Rapat pimpinan nasional Partai Golkar pada Mei lalu juga telah memutuskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub). “Sekarang kita belum cukup satu kali 24 jam Pak Nov (Setya Novanto) sebagai tersangka. Jadi terlalu dini kalau ada kader yang menyatakan minta munas-munas dan sebagainya,” kata dia.
Nurdin menambahkan, asas partai Golkar juga akan tetap mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan partai atau individu. Tapi, dia mengatakan, sampai saat ini belum DPP Partai Golkar dan DPR RI belum menerima surat secara resmi dari KPK.
Ketua Harian DPP Golkar ini menyatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Nurdin yakin peristiwa ini tidak akan banyak berdampak pada kelangsungan partai, baik secara organisasi maupun di DPR RI, ketika seluruh kader partai solid.
Republika.co.id
