Pelita.online – Aturan yang memperbolehkan konser musik dilaksanakan dalam tahapan kampanye Pilkada 2020 menjadi perdebatan. Diketahui, aturan ini menuai kontroversi di masyarakat mengingat Pilkada juga digelar di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, aturan tersebut masih dalam rancangan yang nantinya akan dijadikan peraturan KPU (PKPU). Namun, dalam merancang sebuah peraturan, KPU masih mengacu pada peraturan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya.
“Pointnya adalah, peraturan ini belum final, kita masih melakukan harmonisasi peraturan tersebut,” kata Viryan dalam diskusi daring bertajuk ‘Kampanye Pilkada di tengah Virus Corona’, Sabtu (19/9/2020).
Dia menyampaikan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini semua kegiatan yang dilakukan dalam tahapan Pilkada ini harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Dia mengatakan hal itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
Viryan melanjutkan, dalam PKPU 6 tadi tertuang jelas semua hal yang terkait dengan kegiatan yang berpotensi melanggar protokol Covid-19 seperti kerumunan misalnya, maka itu tidak dimungkinkan dan dilakukan secara daring.
“Jadi sebenarnya sudah ada pengaturan secara umum tentang itu,” ujarnya.
Mengingat aturan kontroversial ini masih dalam rancangan, KPU ke depan akan menetapkan aturan kampanye dengan mempertimbangkan masukan dan tanggapan masyarakat. Dia menegaskan, bukan saja soal konser musik, tapi juga kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada saat tahapan kampanye.
“Kan ada juga jalan sehat, kemudian ada juga rapat umum, itu kami sangat memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat,” katanya.
