Pelita.online – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penyebab banjir dan longsor di Bengkulu tak lepas dari penebangan hutan dan aktivitas tambang.
Menurut JK, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu termasuk banjir terbesar yang pertama kali terjadi.
“Banjir itu selalu akibat hutan yang kurang, hutan itu kan tempat menyimpan air. Akibat macam-macam juga, upaya kebun atau tambang, makanya lingkungan ini harus dijaga betul,” ujar JK usai meresmikan Gedung A RS PMI, Bogor, Senin (29/4).
Sebagai Ketua Umum PMI, JK memastikan bantuan PMI telah dikerahkan untuk membantu korban banjir. Para petugas bekerja sama dengan aparat daerah setempat untuk membantu para korban.
“Ini memang Bengkulu termasuk daerah bencana juga, kadang-kadang gempa, banjir, tapi ini pertama kali kok banjir terbesar saya dengar di Bengkulu itu,” katanya.
Selain PMI, lanjut JK, pemerintah juga telah mengantisipasi banjir susulan di wilayah tersebut. Setiap lembaga penanganan bencana seperti BNPB hingga Basarnas juga telah disiapkan untuk membantu.
“Kami sudah ada aturan dan prosedur, semua dan ada badan-badannya, ada Basarnas, ada BNPB, yang sosial ada PMI. Jadi selalu stand by urusan itu,” ucap JK.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu sebelumnya memperbarui data korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda Bengkulu tiga hari lalu menjadi 29 orang. Sementara itu 13 orang lainnya dilaporkan masih hilang pasca banjir.
Korban terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang meninggal akibat tanah longsor yang terjadi di kaki Gunung Bungkuk Kabupaten Bengkulu Tengah.
Banjir merendam wilayah Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu sejak 26 April lalu.
Aktivis lingkungan dari Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan aktivitas tambang batu bara dan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan penyangga Hutan Lindung Bukit Daun memperparah banjir Bengkulu.
Pemerintah, kata dia, harus mencabut izin pertambangan batu bara dan perkebunan sawit di hulu sungai. Menurut dia, bencana banjir menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah untuk membangun sesuai kaidah lingkungan dan menaati tata ruang.
Sumber: cnnindonesia.com
