Pelita.online – Presiden Joko Widodo jadi perhatian karena ucapannya yang siap melakukan reshuffle terhadap jajaran menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Suara kritikan dari kubu yang kontra dengan Jokowi pun bermunculan.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengkritisi kemarahan Jokowi dengan melontarkan ancaman reshuffle kepada para menterinya memang harus dilakukan. Hal ini merujuk lambannya kinerja para menteri saat krisis pandemi Corona (Covid-19).
“Hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat,” ujar Jazuli saat dihubungi, Senin malam, 29 Juni 2020.
Dia melanjutkan PKS sejak awal mengkritisi lambatnya penanganan pandemi Corona. Hal ini mulai penetapan status kedaruratan Corona, buruknya distribusi Alat Pelindung Diri (APD), sampai tak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana.
Pun, persoalan lain yang juga disorot seperti bantuan sosial yang tak tepat sasaran dan program kartu prakerja.
“Bahkan Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik. Sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas pemerintah kepada rakyat,” tutur Jazuli.
Dia mengingatkan di tengah pandemi ini, pemerintah mesti mendengar aspirasi rakyat. Menurut dia, ada keluhan rakyat karena bingung dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang sering tak sinkron.
“Rakyat hanya ingin tahu pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau pemerintah hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak,” jelasnya.
Kemudian, Jazuli berharap ancama reshuffle Jokowi agar direspons cepat oleh jajaran menterinya. Caranya dengan memperlihatkan kinerja keras. Jokowi juga sebagai kepala negara mesti membimbing para menterinya ke jalur yang benar.
“Jadi ,tidak boleh hanya marah-marah. Rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan,” ujar Jazuli.
Isu reshuffle kembali muncul lantaran pernyataan Presiden Jokowi yang tampak kecewa terhadap kinerja para menterinya. Jokowi mengkritisi jajaran pembantunya itu yang menganggap biasa krisis pandemi Corona (Covid-19).
Eks Gubernur DKI itu menyampaikan kekecewaannya saat pidato kenegaraan di Istana Negara pada Kamis, 18 Juni 2020.
Jokowi bilang situasi krisis di tengah pandemi Corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggungjawab terhadap 260 juta lebih rakyat Indonesia.
“Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.
Sumber : vivanews.com
