Kasus Korupsi PT DI, KPK Periksa Mantan Wamen BUMN

0

Pelita.online -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pemasaran dan penjualan di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun anggaran 2007 hingga 2017.

Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa mantan Wakil Menteri BUMN tahun 2011 Kementerian BUMN Mahmuddin Yasin dan mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN yang juga Wakil Direktur PT Pelindo II, Hambra, Senin (14/9/2029). Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso.

“Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka BS (Budi Santoso),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2020).

Belum diketahui secara pasti materi yang akan didalami penyidik lembaga antikorupsi saat memeriksa Yasin dan Hambrw. Namun, belakangan ini, tim penyidik KPK sedang mendalami aliran uang korupsi dari mitra penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia kepada para tersangka dan pihak lain.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah pihak lain diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar yang merupakan nilai yang telah dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (persero) kepada enam perusahaan mitra/agen dalam kurun tahun 2011 hingga 2018.

Padahal keenam perusahaan mitra, yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
Dari nilai tersebut, KPK menduga Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana sekitar Rp 96 miliar.

Selain Budi dan Irzal, direksi PT Dirgantara Indonesia lainnya yang disebut turut kecipratan aliran dana yakni, mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia dan mantan Direktur Aerostructure yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh serta mantan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo.

Sumber:BeritaSatu.com

LEAVE A REPLY