Kepala BRIN: Integrasi Riset Selesai Semester Pertama 2022

0

Pelita.Online – Integrasi semua riset milik pemerintah yang selama ini tersebar di 39 kementerian dan lembaga (KL) akan rampung semester pertama 2022.

Saat ini, sudah 33 riset dari KL yang dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sisanya riset dari enam kementerian yang akan dialihkan, selambatnya, akhir Januari 2022. Selain sesuai amanat Perpres, integrasi akan membuat riset lebih fokus, efisien, efektif, dan berkualitas.

“Yang enam kementerian itu akan segera dialihkan. Hanya beberapa hal saja yang masih dibicarakan,” kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Mandarin, Jakarta, Selasa (4/1/2022). Pada 16 Desember 2021, pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan para pemimpin kementerian sudah setuju untuk mengalihkan risetnya ke BRIN.

Persoalannya, riset yang ada di enam kementerian itu adalah riset yang hard science. Pengalihan tidak cukup hanya SDM-nya saja, tetapi harus juga asetnya, lokasi dan laboratorium. “Jumlah pegawainya juga banyak, minimal 300-400 orang. Kalau datang sekitar 2.000 orang, mereka ditempatkan di mana? Jadi, perlu ada pengalihan aset juga,” papar Laksana pada diskusi bertema “Solusi Fundamental Penguatan Riset dan Inovasi”.

Keenam kementerian yang belum mengalihkan risetnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KKLH), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pihak BRIN menghendaki keenam kementerian ini menyerahkan SDM bersama laboratorium, dan lokasi tempat kerja. Hanya dengan itu, riset yang hard science bisa tetap berjalan.

Riset di 33 KL yang sudah dialihkan ke BRIN, umumnya, adalah riset yang tidak membutuhkan laboratorium seperti riset ilmu sosial. Jumlah mereka yang mencapai 12.400 sudah ditempatkan di LIPI.

Pasal 62 Perpres No 33 tentang BRIN menyatakan, tugas dan fungsi unit kerja kementerian/lembaga yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek diintegrasikan ke BRIN. Sedang fungsi koordinasi integrasi fungsi riset di kementerian/lembaga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dan kementerian terkait.

LBM Eijkman
Integrasi Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke BRIN, kata Laksana, penting untuk meningkatkan karier para aparatur sipil negara (ASN) di lembaga ini. Mereka yang sebelumnya pegawai biasa bisa naik status menjadi peneliti dengan pendapatan sebagai peneliti.

Jika hanya pegawai administrasi, pendapatan sebulan hanya sekitar Rp 6 juta-Rp 7 juta untuk golongan IIIA hingga IIID. Namun, dengan menjadi peneliti, gaji sebulan akan mencapai Rp 25 juta. Selama ini PNS Eijkman diperlakukan sebagai tenaga administrasi.

Integrasi LBM Eijkman ke BRIN bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena sejak awal pembentukan, lembaga ini hanya sebagai unit proyek Kementerian Riset dan Teknologi sejak tahun 1992. Dengan integrasi ke BRIN, LBM Eijkman menjadi lembaga resmi.

Menjadi peneliti di BRIN, kata Laksana, harus memenuhi kualifikasi pendidikan, yaitu lulusan S3. Pegawai yang belum meraih gelar S3, BRIN akan menawarkan opsi untuk kuliah S3 sambil menjadi asisten periset.

“Tetap ada asisten periset, tetapi bukan honorer dan harus mahasiswa aktif karena tujuan kami adalah untuk mendidik calon talenta periset masa depan,” papar kepala BRIN.

Pada tahun anggaran 2022, BRIN mendapatkan anggaran Rp 10,5 triliun. Meski tidak sebesar anggaran riset negara maju, dengan dana sebesar ini, BRIN diharapkan mampu menjalankan fungsinya, mengintegrasikan semua riset milik pemerintah, di pusat maupun di daerah.

Integrasi yang dilakukan BRIN merupakan yang terbesar di dunia. Selain Tiongkok yang sukses menjalankan integrasi, sejumlah negara sedang berusaha untuk melakukan integrasi sebagaimana yang dilakukan BRIN, tetapi belum membuahkan hasil.

BRIN dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021. Pada 28 April 202 Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BRIN dan pria kelahiran Malang, Jawa Timur tahun 1968 itu mulai memimpin transformasi pengelolaan lembaga riset di Indonesia.

BRIN merupakan badan otonom pusat yang mengintegrasikan riset dan inovasi di Indonesia. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Integrasi riset mencakup seluruh proses manajemen, anggaran, dan SDM.

BRIN sendiri dibentuk untuk menjadi penyedia infrastruktur riset berbagai bidang, utamanya untuk meningkatkan nilai tambah kekayaan sumber daya alam lokal demi peningkatan ekonomi nasional. Pada tahap awal BRIN akan memfokuskan pada riset dan inovasi berbasis biodiversitas yang memiliki local competitiveness tinggi. Riset dan inovasi teknologi tetap juga menjadi perhatian.

BRIN diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia riset dengan dunia industri. BRIN harus mampu menjadi enabler atau pengungkit bagi industri Indonesia untuk mampu berkompetisi secara global.

sumber : Beritasatu.com

LEAVE A REPLY