Pelita.online – Ketua DPR Puan Maharani meminta agar kantor-kantor pemerintahan meningkatkan disiplin pada protokol kesehatan terhadap semua pegawainya, sehingga menjadi contoh bagi perkantoran swasta. Hal itu disampaikan Puan sebagai respons atas tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran.
“Tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran ini sangat memprihatinkan. Kantor-kantor pemerintah harus memberi contoh disiplin mematuhi protokol kesehatan,” kata Puan, dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).
Berdasarkan data Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, sumber penularan Covid-19 adalah tempat kerja atau klaster perkantoran. Merujuk pada data Pemprov DKI Jakarta mengenai klaster perkantoran Covid-19, jumlah kasus Covid-19 tertinggi justru terjadi di Kementerian Kesehatan (139 kasus), Kementerian Perhubungan (90 kasus), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jakarta (73 kasus), dan Kementerian Keuangan (42 kasus).
Puan menilai, sudah saatnya kementerian/lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi diri. Perlu dilakukan lagi pengawasan ketat pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing kantor. Kementerian/lembaga juga harus memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis pada perlindungan seluruh pegawai.
“Jangan sampai kantor-kantor pemerintahan menjadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan, mengingat berdasarkan data Pemprov DKI, kasus Covid-19 telah menyebar ke 30 kantor kementerian dan badan yang berada di Jakarta,” ungkap Puan.
Puan lalu mencontohkan bagaimana sebuah lembaga bisa mengambil kebijakan sebagai evaluasi. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, rapat dibatasi dengan peserta maksimal hadir secara fisik adalah 20 persen. Anggota lainnya dapat mengikuti rapat secara virtual demi mencegah penularan Covid-19.
Pemeriksaan suhu tubuh dan jaga jarak di ruang rapat juga diterapkan. Adapun jalannya rapat dapat diakses media massa dan masyarakat melalui siaran langsung di laman resmi DPR.
“Kami tetap produktif dan disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19,” ungkap perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI tersebut.
Politikus PDI Perjuangan itu juga berharap pimpinan kementerian/lembaga melindungi seluruh pegawai dengan meningkatkan upaya preventif dan kuratif. Selain protokol kesehatan, pimpinan instansi pemerintah sebaiknya mengadakan tes Covid-19 secara berkala selama masa pandemi.
“Hal ini guna menekan angka penyebaran Covid-19 di area perkantoran,” ujarnya.
Sementara bagi masyarakat yang masih harus berhubungan dengan kantor pemerintahan, termasuk pegawai pemerintah, diminta Puan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Lonjakan kasus harian adalah sebagai pengingat bahwa virus Covid-19 bisa menular ke siapa saja. Sehingga protokol kesehatan menjadi wajib untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari,” pungkas Puan.
Sumber:BeritaSatu.com
