Pelita.online – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menggencarkan konsolidasi politik usai menegaskan sikap sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo hingga Pilpres 2024.
Salah satu agenda terdekat PKS akan menjalin pertemuan dengan Partai Berkarya, Selasa (19/11). Pertemuan dengan ‘Klan Cendana’ itu menjadi konsolidasi kedua setelah PKS sebelumnya menjalin pertemuan dengan jajaran elite NasDem beberapa waktu lalu.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai pertemuan PKS dan Partai Berkarya akan menjadi sarana bagi keduanya melakukan konsolidasi membangun kekuatan oposisi menghadapi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf 5 tahun kedepan.
Manuver itu menandakan bahwa PKS tak ingin beroposisi sendirian selama lima tahun kedepan. Sehingga, mau tak mau PKS harus mengajak atau menggandeng barisan partai yang kini memilih posisi di luar pemerintahan untuk bergabung dalam barisan oposisi Jokowi.
Terlebih lagi, barisan partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang pernah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu sudah resmi bubar dan kehilangan orientasi. Gerindra sendiri sudah masuk dalam Kabinet Indonesia Maju dibawah pemerintahan Jokowi.
“Pada dasarnya PKS ini tidak mau beroposisi sendiri menghadapi pemerintahan Jokowi sehingga mengajak partai lain bergabung. Hal ini juga semacam jadi tolok ukur PKS untuk uji konsistensi dan loyalitas mitra partainya apa tetap setia beroposisi selama 5 tahun,” kata Wasisto, Senin (18/11).
Tak hanya mendekati parpol lain, PKS juga berencana merangkul kelompok-kelompok berbasis Islam guna memperkuat posisinya sebagai oposisi pemerintahan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera beberapa waktu lalu mengaku akan mengajak pelbagai elemen masyarakat seperti Presidium Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) hingga GNPF Ulama untuk menjadi oposisi pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Pendekatan PKS terhadap kelompok Islam ini bisa menambah daya militansi massa oposan. Sebab, kata Wasis, PKS sendiri tak mungkin hanya memanfaatkan massa ideologisnya untuk menghadapi pemerintahan lima tahun ke depan.
“Tapi juga perlu massa yang lebih besar. Karena itu FPI dan PA 212 diajak,” kata Wasis.
Strategi tersebut membuat PKS langsung merengkuh dua keuntungan secara politis, yakni mengamankan dana dari Tommy Soeharto selaku Ketum Berkarya hingga mendapatkan suara massa mengambang dari militansi ormas FPI maupun PA 212.
“Tapi kerugiannya adalah PKS tidak punya tujuan politik sendiri melainkan hanya jadi batu loncatan kekuatan politik kanan konservatif untuk menekan pemerintah,” kata dia.
Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto membaca manuver PKS kali ini sebagai pemanasan menuju gelanggang Pilpres 2024. Terlebih, PKS telah menyuarakan niat merangkul Anies Baswedan sebagai salah satu Capresnya.
Bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan praktis mengubah konstelasi politik nasional sehingga partai-partai merasa perlu melakukan rekonsolidasi. Tak terkecuali bagi PKS.
“Menyadari bahwa koalisi politik nasional itu sangat cair sekaligus rentan, sedangkan ruang politik menuju 2024 masih diliputi banyak kemungkinan, mereka berusaha menjajaki persekutuan banyak pihak dengan target antara Pilkada 2020 dan Pilpres 2024,” kata Arif
Arif menganggap bubarnya Koalisi Indonesia Adil Makmur, telah membiaskan sikap oposisi partai-partai di luar koalisi pemerintahan Jokowi. Kondisi tersebut telah mendorong PKS mencari cara untuk menciptakan koalisi baru politik.
Arif menyarankan koalisi PKS, Berkarya maupun kelompok-kelompok kanan berbasis keagamaan itu menyepakati isu bersama sebagai landasan kerja sama.
Ia berkaca pada pengalaman Pilpres 2019 lalu ketika jajaran parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga justru tak kompak dan saling tumpang tindih dalam memilih isu.
“Itu sangat membahayakan koalisi, karena sebagian mengusung sentimen primordial, sebagian lainnya mengusung romantisisme Orde Baru. Sungguh membingungkan,” kata dia.
Sumber : cnnindonesia.com
