Pelita.online – Gabungan enam organisasi pekerja dan mahasiswa long march dan menggelar aksi terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di depan Istana Kepresidenan. Lalu lintas sempat tersendat.
Massa aksi awalnya melakukan long march dari Patung Kuda menuju ke Taman Pandang Istana, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). Mereka membawa sejumlah spanduk tuntutan yang di antaranya bertuliskan ‘BPJS Gagal, Bubarkan! Wujudkan Jamkesrata’, ‘Cabut Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Iuran BPJS’, hingga ‘Cukup Rinduku yang Berat, Iuran BPJS Jangan’.
Massa aksi terdiri atas gabungan organisasi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi, Aksi Perempuan Indonesia Kartini, Serikat Tani Nasional, dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Mereka kompak berpakaian dominan warna merah.
Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat sempat tersendat lantaran massa aksi memenuhi dua lajur di jalan tersebut. Gabungan massa aksi kini berkumpul di Taman Pandang dengan penjagaan sejumlah personel kepolisian.
Aksi dan long march soal BPJS Kesehatan Foto: Yoki Alvetro/detikcom
Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Lukman Hakim, berorasi dan menyebut BPJS Kesehatan telah gagal memenuhi amanat konstitusi. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan jaminan kesehatan yang memungkinkan masyarakat bisa berobat di rumah sakit.
“Kita ingatkan Presiden Jokowi agar menerapkan jaminan kesehatan seperti pada saat di Jakarta dulu. Semua rakyat Jakarta bisa berobat di rumah sakit, terutama di rumah sakit pemerintah. Tapi sekarang seluruhnya bayar iuran, ini artinya pelaksanaan BPJS telah gagal memenuhi amanat konstitusi dasar ’45,” kata Lukman dalam orasinya.
Lukman menyoroti kenaikan iuran BPJS Kesehatan per Januari 2020. Ia juga mempertanyakan sistem iuran BPJS yang selama ini dijalankan.
“BPJS ini adalah sistem sosial di mana mewajibkan seluruh pesertanya harus membayar iuran. Apabila Bapak Ibu tidak sakit, kita tetap bayar iuran, dan tidak tahu kemana duit iuran itu. APBN juga mengalokasikan untuk membayar iuran ASN, tapi ketika puluhan triliun disetor APBN melalui BPJS, duitnya nggak tahu ke mana,” ujar Lukman.
“Puluhan triliun yang dikasih negara, tapi tidak ada perbaikan. Justru tiap tahun BPJS defisit. Jalan keluarnya menaikkan iuran dari peserta BPJS,” imbuhnya.
Sumber : Detik.com
