Pelita.online – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar minuman keras (miras) ballo asal Sulawesi Selatan (Sulsel) diolah menjadi hand sanitizer di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Tito menyebut banyak ballo di Sulsel yang disita polisi dapat dimanfaatkan untuk hand sanitizer.
“Saya tadi ngobrol sama Pak Gubernur, ‘Pak Gub, di sini kan banyak sekali ballo, ballo itu kan ditangkapi (disita) polisi, ditampung saja oleh kepala daerah, seperti arak Bali itu ditampung mereka dipakai kerjasama dengan universitas, Balai POM, kemudian diubah menjadi hand sanitizer,” kata Tito saat Rakor Pilkada Serentak Sulsel 2020 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (8/7/2020).
Tito mengatakan ballo yang disita polisi dari masyarakat masih harus diolah untuk menjadi hand sanitizer.
“Karena ballo itu baru 30-40% (alkoholnya), yang bisa membunuh (virus) itu 70%. (Setelah ballo jadi hand sanitizer) baru kemudian dikasih label,” ujarnya.
Awalnya Tito mengarahkan agar kontestasi Pilkada Serentak 2020 di 12 kabupaten/kota di Sulsel menjadi ajang kontestasi penanganan pandemi COVID-19, khususnya bagi kepala daerah petahana yang akan maju kembali. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dapat memanfaatkan momentum pilkada di tengah pandemi Corona untuk memacu kepala daerah petahana membuat terobosan penanganan Corona.
“Omongan Pak Gub, ‘ini daerah ini bupatinya nggak beres cara kerjanya (menangani Corona) sehingga jadi merah, bla, bla,’ itu langsung jadi amunisi bagi lawan politiknya sehingga dia bekerja,” tuturnya.
Selain itu, kontestasi penanganan Corona bagi calon kepala daerah yang bertarung dapat mengalihkan isu-isu miring saat pilkada.
“Untuk menekan isu-isu primordial yang kadang-kadang menjadi ajang konflik, isu masalah kekerabatan,kesukuan, ras, keagamaan, tertekan dengan isu yang lebih penting, yaitu isu COVID-19,” tuturnya.
Tito mengungkapkan, dengan digelarnya kembali Pilkada Serentak 2020 akan memberi dampak ekonomi yang baik, setelah sebelumnya ekonomi sempat turun akibat Corona. Yang paling terasa, anggaran pilkada sekitar Rp 14 triliun untuk 270 daerah pilkada di Indonesia langsung terserap.
“Itu 60 persen uang itu digunakan untuk penyelenggara, insentif untuk penyelenggara. Kalau 340 ribu TPS kali 10 orang per TPS petugas, maka totalnya adalah lebih dari 3 juta orang (dapat kerja), belum lagi yang kecamatan, desa. Itu 3 juta setengah lapangan kerja padat karya real. Dan mereka pasti akan membelanjakan uang itu, ada uang yang mengalir, nantinya beredar,” tuturnya.
“Belum lagi konteks 40 persennya adalah untuk pembeli alat pilkada, seperti kertas,pena, tinta, tenda, dan lain-lain seperti alat perlindungan COVID-19, masker dan lain-lain. Maka masker, hand sanitizer, segala macam itu otomatis UMKM bergerak,” lanjutnya.
Sumber : Detik.com
