Pelita.online -Profesor riset bidang sejarah, Asvi Warman Adam menyatakan fenomena isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimunculkan belakangan ini tak lepas dari kepentingan politik menuju Pemilu 2024. Pada Pemilu 2024 ditengarai ada pihak yang ingin menghidupkan kembali Orde Baru (Orba) di Indonesia. PDI Perjuangan (PDIP) menjadi pusat hantaman isu komunisme karena dianggap menghambat agenda itu.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertema “Ngeri-Ngeri Kebangkitan PKI” yang dipandu Bonnie Triyana, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
“Fenomena belakangan ini saya kira berkaitan dengan menghadapi tahun 2024, ketika akan ada pilpres. Ada pihak-pihak berkepentingan dihidupkan isu komunisme ini,” kata Asvi.
Pakar sejarah yang bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menengarai pihak yang melemparkan isu PKI ingin menegakkan kembali kekuasaannya, persis sama dengan cara yang dulu dilakukan Soeharto, yakni menjadikan komunisme sebagai musuh bersama. Mereka berpadu dengan kelompok yang ingin menjaga eksistensinya, seperti penganut gerakan khilafah. Oleh karena itu, tak mengherankan saat aksi pembakaran bendera PKI terlihat juga simbol-simbol yang dekat dengan gerakan khilafah.
“Mereka ingin memperlihatkan eksistensi sebenarnya dan juga ingin menghancurkan PDIP. Mereka dengan sengaja ingin menggoyang masyarakat dengan berkata soal kebangkitan PKI,” ujar pria kelahiran Buktitinggi, Sumatera Barat itu.
Faktanya, lanjut Asvi, komunisme itu punah dengan adanya ketetapan MPRS yang isinya membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme yang berlaku sejak 1966 hingga saat ini.
Dia mengingatkan pada era pemerintahan Soeharto isu PKI dipertahankan untuk kepentingan pemerintah dan rezim berkuasa untuk menghancurkan siapa pun yang kritis. Isu PKI juga digunakan untuk mengambil tanah rakyat dengan mudah.
“Maka di Orba, setiap jelang 30 September, pasti ada temuan bendera dan kaus PKI. Itu zaman Orba. Sekarang makin rutin, karena ada kelompok kepentingan yang mau angkat isu komunisme itu,” kata Asvi.
Gerakan tersebut semakin menggema karena perkembangan teknologi informasi, serta kurangnya literasi masyarakat dalam menyaring bahan-bahan kampanye yang disebarkan. Informasi yang sangat mentah dan sumir sengaja disebarkan berulang dan terus-menerus. Hal itu juga didukung proyek desoekarnoisasi yang dilaksanakan selama Orde Baru berkuasa. “Akumulasi semua itu muncul dalam polemik pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP),” katanya.
Bonnie lalu mempertanyakan narasi tentang PDIP yang dituding anti-Pancasila yang justru disampaikan pihak yang selama ini diragukan ke-Pancasila-annya. Menjawab itu, Asvi mengatakan sejak Reformasi 1998, makin terasa pentingnya meneguhkan Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara, juga pemersatu bangsa. “Itulah pentingnya ada lembaga seperti BPIP,” tegasnya.
Ketika ada keinginan memperkuat status BPIP, lanjut Asvi, muncul penentangan. Ada pihak yang tak ingin Pancasila lebih gencar disosialisasikan karena dianggap sudah final.
“Ini jelas tujuannya kembali membangkitkan Orba, kembali mengangkat Soeharto sebagai pahlawan penyelamat negara, yang ingin menjadikan komunisme musuh bersama. Dalam Pemilu 2024, salah satu yang mengganggu mereka adalah PDIP. Untuk menyerangnya, dikaitkanlah komunisme dan Soekarno. Mudah-mudahan rakyat lebih mudah memahami ini dan tak termakan hantu komunisme,” pungkasnya.
Sumber : beritasatu.com
