Pemerintah Dorong Indusri Baja Ringan untuk Infrastruktur dan Perumahan

0

Pelita.online – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai provinsi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kesiapan industri hingga sumber daya material konstruksi. Hal ini disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Trisasongko Widianto dalam sambutannya di workshop online bertema “Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Baja Ringan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman”. Workshop bertujuan menyampaikan inovasi teknologi serta pentingnya memperhatikan standar keamanan, kesehatan, keselamatan, serta keberlanjutan melalui penggunaan material yang memenuhi standar mutu dan Sertifikat Nasional Indonesia (SNI).

“Industri konstruksi nasional tidak hanya dituntut sigap dalam kuantitas, namun juga kualitas dengan memperhatikan jaminan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Di samping itu industri rantai pasok sumber daya konstruksi nasional juga harus meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri sehingga tidak tergerus dengan keberadaan produk-produk impor,” kata dia dalam keterangan yang diterima Rabu (11/11/2020).

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun menurunkan konsumsi dan utilitas industri baja konstruksi dan baja ringan. Data Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesia Iron and Steel Industry Association/IISA) menunjukkan penurunan permintaan baja global lebih 50%. Sejalan dengan itu di tingkat nasional, pandemi memberi dampak penurunan produksi 50% hingga menyebabkan utilisasi di kisaran 20% sampai 50%.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kempupera Nicodemus Daud menambahkan, saat ini Kempupera telah menyusun strategi untuk meningkatkan penggunaan baja ringan ini di antaranya mendorong pemberlakukan SNI Wajib terhadap SNI 8399-2017 Rangka Baja Ringan higga suplai baja ringan konstruksi tiap provinsi.

Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman N. Karumpa mengatakan masih banyak peluang yang harus dikembangkan. Apalagi saat ini inovasi sudah banyak dilakukan. Upaya meningkatkan permintaan baja ringan nasional juga sudah sesuai harapan Presiden Joko Widodo tentang bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri serta pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi. Namun masih ada beberapa kendala regulasi yang menghambat akselerasi industri baja ringan. Salah satunya peraturan menteri yang masih mewajibkan penggunaan tulangan beton untuk pembangunan rumah sederhana sehat.

Di sektor produksi, inovasi terus dilakukan industri baja ringan nasional untuk meningkatkan utilitasnya. Salah satunya ditunjukkan PT Tatalogam Lestari dengan inovasi Domus yang telah diaplikasikan di berbagai wilayah, terutama di daerah bencana. “Orang-orang yang kehilangan rumah membutuhkan tempat tinggal baru dengan segera. Proses pembangunan yang cepat menjadi suatu keniscayaan. Solusinya antara lain menambah penggunaan komponen material baja Hi-Ten (baja ringan dalam sebuah rumah,” terang CFO PT Tatalogam Lestari, Wulani Wihardjono.

Dia menjelaskan, selama ini penggunaan baja pada rumah konvensional tidak lebih 12% dari seluruh komponen materialnya. Padahal baja ringan memiliki banyak keunggulan seperti lebih kuat, fleksibel, presisi, serta mudah diaplikasikan ke dalam sebuah bangunan. “Dengan meningkatkan persentasi penggunaan elemen baja dalam perumahan, berarti kita mendapat keuntungan dari segi waktu dan tenaga. Selain pemilihan material yang tepat, pembuatan rumah bisa dipercepat dengan teknik dan sistem yang tepat. Kami menyebutnya sistem domus,” terangnya lagi.

Ia menjelaskan, sistem domus terbukti dapat membuat rumah kuat dan indah hanya dalam waktu 5 hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan tidak banyak. Dalam membangun domus tipe 36, hanya dibutuhkan empat aplikator baja ringan saja. Dengan sistem domus yang dipadukan baja HiTen dapat digunakan untuk membangun pemukiman secara masif dan cepat. “Ini solusi infrastruktur perumahan dan permukiman di Indonesia, terutama di kawasan bencana yang membutuhkan pembangunan cepat,” kata dia.

Saat ini, domus sudah diaplikasikan untuk hunian sementara (huntara) sebanyak 841 unit di Konawe Utara untuk membantu masyarakat korban banjir bandang. Rumah huntap atau hunian tetap di Lombok NTT untuk korban gempa, dan huntap di Luwuk Utara Desa Masamba, Sulawesi Selatan untuk korban banjir.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rifai , jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia, terdapat 12 jenis ancaman bencana di negeri ini. Kemudian hampir 72% daerah geologi dan geografi Indonesia termasuk ke paparan sehingga terdapat hampir 204 juta penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Tak salah jika Indonesia kini masuk urutan 37 sebagai negara paling rawan bencana.

Sumber:BeritaSatu.com

LEAVE A REPLY