Pelita.online – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw geram dengan beberapa komentar yang menyebutkan pelaku penembakan yang menewaskan Pdt. Yeremias Zanambanidi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipta, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (19/9), adalah aparat keamanan.
“Tudingan dari berbagai pihak menyebutkan pelaku penembakan itu dari TNI dan Polri, padahal di situ tidak ada anggota kita, bahkan wilayah itu basis yang ditempati lima kelompok kriminal bersenjata (KKB),” kata Waterpauw kepada wartawan di Mapolda Papua, Selasa (22/9).
Ia pun dengan tegas meminta kepada semua pihak untuk tidak berkomentar yang menuding aparat sebagai pelaku penembakan.
“Para tokoh yang mengaku sebagai pemimpin diam saja, kalau tidak tahu masalah, jangan mengaburkan permasalahan yang ada. Ini untuk mengimbau kepada semua pihak untuk prihatin saja, tapi jangan berkomentar atau menuding. Kita masih akan lakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) guna mengumpulkan alat bukti,” tegas Waterpauw.
Waterpauw mengatakan, sangatlah konyol apabila anggotanya yang melakukan tugas pengamanan terotorial melakukan hal itu (menembak pendeta).
”Dan itu sangat konyol, pasti itu dari KKB. Karena ada lima kelompok KKB di situ. Namun semua kepastian itu akan dilakukan dengan olah TKP dengan mengumpulkan alat dan bukti-bukti,” tegasnya.
Waterpauw menyebutkan kasus penembakan Pdt. Yeremias yang diduga pelakunya KKB, sengaja dipolitisasi oleh beberapa oknum untuk mengarah pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PPB) yang dijadwalkan akhir bulan ini.
“Ini propaganda yang dilakukan mengingat sudah mau sidang PBB, dan kita paham itu. Jadi beberapa para pihak yang mencoba mendramatisasi kejadian itu,” katanya.
Sementara Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem mengatakan, sebagai pembela hak asasi manusia (HAM) di Papua, dirinya sama sekali tidak percaya bahwa seorang pendeta ditembak oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Saya harap TNI harus jujur atas penembakan Pdt. Yeremia Sanambani,” kata Theo.
Ia juga mengaku memiliki sejumlah pengalaman terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM oleh aparat TNI di Papua, “Bagi saya propoganda dibangun oleh aparat TNI sudah biasa. Karena saya punya pengalaman dengan kasus-kasus seperti ini,” ujarnya.
Sementara Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey mengaku telah menerima laporan dari Dewan Adat Papua (DAP) tentang kejadian ini.
“Kami sudah terima laporan, dan kami telah berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda. Bahkan Kapolda dan Pangdam akan ke Intan Jaya untuk mengecek situasi di sana,”tandasnya.
Ia mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan yakni mencari siapa aktor yang ada di balik kasus penembakan di Intan Jaya, dan kedua apabila ada KKB di situ maka negara harus hadir untuk penindakan.
“Koordinasi ini penting di sana, apalagi di sana ada beberapa satuan,” ujarnya.
Sumber:BeritaSatu.com
