Pelita.online – Aparat kepolisian melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di wilayah hukum Polda Sumut. Dari 19.919 tempat pemungutan suara (TPS) pada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, sebanyak 1.352 masuk dalam kategori rawan kericuhan.
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, dari 1.352 TPS tersebut, sebanyak 129 TPS paling rawan pada 9 Desember 2020. Sehingga, potensi kericuhan ini masuk dalam dua kategori yakni, rawan kericuhan dan sangat rawan.
“Beberapa daerah yang rawan kericuhan dan sangat rawan saat pilkada ada di Kota Medan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kepulauan Nias dan daerah lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pilkada ini rawan atas konflik,” ujar Martuani Sormin, Selasa (24/11/2020).
Mantan Kapolda Papua ini merincikan, kerawanan Pilkada Medan karena ketatnya persaingan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, yakni Akhyar Nasution – Salman Alfarisi dan Bobby Nasution – Aulia Rachman. Persaingan kedua pasangan calon ini sangat dinamis.
“Potensi rawan dan sangat rawan kericuhan saat pilkada juga teridentifikasi di Kabupaten Humbahas. Kerawanan ini muncul karena proses pilkada di daerah itu, hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu, pasangan Dosmar Banjarnahor – Oloan Paniaran Nababan. Pasangan ini melawan kotak kosong,” ungkapnya.
Dia mengatakan potensi konflik saat pilkada muncul setelah adanya gerakan dari sekelompok masyarakat di daerah itu. Apalagi, ada warga yang menjadi bagian dari tim pemenangan kotak kosong. “Mereka berupaya keras mengalahkan pasangan calon tunggal dalam pilkada. Ada posko pemenangan kotak kosong,” katanya.
Begitu juga dengan potensi kerawanan Pilkada Kepulauan Nias. Berdasarkan hasil analisis pihak kepolisian, daerah dimaksud selalu ricuh setiap proses pilkada. Bahkan, konflik juga muncul saat pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Konflik muncul karena masyarakat mencurigai adanya kecurangan.
Untuk mengantisipasi kerawanan saat pilkada, Polda Sumut mengerahkan 12.350 personel dalam melakukan pengamanan dalam proses pilkada di 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada di Sumut.
Martuani Sormin mengatakan, pengamanan pilkada ini sudah dilaksanakan secara serentak sejak September 2020 kemarin. Kekuatan yang dikerahkan itu sebesar 2/3 dari jumlah personel sebanyak 20.669 orang.
“Kami sudah siap untuk melaksanakan pengamanan pilkada. Jumlah personel yang dikerahkan ini belum termasuk bantuan pengamanan dari TNI maupun Satuan Polisi Pamong Praja,” ujar Martuani Sormin.
Menurutnya, pengamanan oleh polisi sudah dilaksanakan sejak proses pendaftaran dan masa kampanye. Setelah itu, pengamanan dilanjutkan dengan mengawal distribusi surat suara, kotak suara sampai ke tingkat tempat pemungutan suara menjelang pilkada.
“Pengamanan ekstra ketat juga dilakukan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara dan sampai pengantaran hasil pemungutan suara dari setiap TPS sampai ke KPU. Kita pastikan bahwa pilkada ini berjalan aman, tertib dan lancar,” sebutnya.
Sumber:BeritaSatu.com
