Jakarta, Pelitaonline.id – Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Sebab keduanya diketahui publik punya kepentingan kelompok dan pribadi dalam pembangunan kilang minyak Blok Masela di laut.
Demikian terungkap dalam diskusi terbatas beberapa aktivis muda Maluku di Jakarta akhir pekan lalu. Aktivis dari Maluku Barat Daya Angky Dahoklory mengatakan mencermati yang terjadi di publik, sangat kelihatan ada pihak bermain di Blok Masela.
Semua pihak menginginkan dibangun di darat dan Menteri ESDM seolah tak peduli. “Bagi kami, yang terbaik kilang dibangun di darat,” tegas Angky.
Aktivis IMM, yang juga mahasiswa Universitas Pattimura Lutfi Abdullah Wael, mengatakan kelihatan ada yang berkeinginan membangun kilang di laut, karena ada yang sudah menerima dari Inpex (operator Blok Masela–Red) dan itu sudah ada di media.
Lutfie juga menyoroti perilaku SKK Migas yang bertindak seperti pegawai dan juru bicara Inpex dengan mengumumkan penarikan karyawan Inpex. ”Ada apa ini? Kami lihat semacam gertakan kepada Presiden.
Mereka mengancam secara halus. Mau menakut-nakuti Presiden kalau investor mau tarik diri. Kalau itu silakan saja. Saya yakin, Presiden tidak takut. Kami, Maluku ada di belakang Presiden.”
Dia mengingatkan dari berbagai statemen sebenarnya kelihatan Presiden ingin kilang di darat. Tapi ada kelompok semacam mafia Migas yang coba menghambatnya.
Sementara aktivis Anak Adat Alifuru Maluku, Paman Nurlette menyoroti perlakuan tidak adil dialami Maluku. Pemerintah pusat memberikan apa yang tidak dibutuhkan Maluku. “Kami minta realisasikan lumbung ikan, provinsi kepulauan dan perlakuan yang adil, tapi mereka hanya menghibur dengan menjadikan Maluku tuan rumah sail,MTQ, Pesparawi dan lainnya.”
“Semua itu pembodohan. Mereka pura-pura perhatian, tapi itu hanya hiburan semata. Stop membodohi kami,” tegasnya seraya menegaskan masyarakat Maluku tidak akan berhenti menuntut apa yang semestinya menjadi hak orang Maluku.
“Maluku memiliki banyak kekayaan, tapi dibiarkan dalam kemiskinan.Kami tidak akan berhenti bergerak,” ujarnya. Sedang Hedwig Beruawarin mengingatkan, semua elemen menginginkan kilang di darat karena pasti memiliki dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, dia mengingatkan, soal lokasi Blok Masela yang berada di perbatasan, yang sangat rawan dari sisi kedaulatan dan pengamanan.
“Kalau di darat, masyarakat akan memantau setiap pergerakan atau akvitivitas, kalau di laut kita tidak akan tahu apa-apa. Jadi, ya yang terbaik memang di darat,” kata Hedwig.
Sedangkan, Iswan Nurlette mengingatkan, dasar bernegara itu konstitusi dan sangat jelas amanat konstitusi mengenai pemanfaatan sumber daya alam. “Pasal 33 sangat jelas dan presiden disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Kalau mau melaksanakan sumpah dan konstitusi, yang terbaik bagi rakyat, bahwa pembangunan kilang itu adalah di darat, mengapa harus di laut. Itu bisa melanggar sumpah,” katanya.
Dia mengingatkan, jangan hanya karena kepentingan kelompok dan kolaborasi dengan pihak luar, kemudian orang Maluku yang dikorbankan. Sumber daya alam ada di Maluku, wajar dan wajib Maluku harus menikmatinya, tegasnya.(san)
