pelita.online-Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, DPR terus melakukan pengawasan untuk mempercepat penanganan bencana yang terjadi di Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Barat (Sulbar), dan daerah lainnya. Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan III, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
“Untuk mempercepat penanganan bencana, Tim Pengawas DPR telah mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Puan.
Puan menyatakan, DPR bertugas melaksanakan pengawasan pada penanganan bencana di sejumlah daerah, dan berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Pengawasan itu, ditindaklanjuti dengan mitra kerja, panja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tim pemantau, maupun Tim Pengawas DPR.
“DPR terus melakukan evaluasi atas penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang sedang berlangsung di berbagai daerah terdampak bencana. Pemerintah agar selalu melakukan langkah antisipasi dan memperkuat upaya pencegahan bencana di setiap daerah, terutama daerah dengan risiko tinggi bencana,” ujar Puan.
Perempuan pertama yang menjadi ketua DPR tersebut menambahkan, fungsi pengawasan DPR juga dilakukan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, serta calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Puan mengatakan, DPR juga telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Ombudsman. Berikutnya, DPR mendengarkan penjelasan dari sekretaris jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021-2026.
Puan menambahkan, DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 4 Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat.
Sumber: BeritaSatu.com
