Pelita.online – Pandemi Covid-19 atau virus corona membuat dunia olahraga nasional beku di sebagian besar dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Republik Indonesia.
Pengamat olahraga nasional M. Kusnaeni menilai tidak ada pergerakan berarti di olahraga nasional dalam setahun terakhir. Terlebih fokus pemerintah sembilan bulan terakhir masih pada pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi covid-19.
“Setahun terakhir secara umum belum terasa gebrakan yang signifikan karena kebetulan banyak waktu yang terganggu dengan Covid-19 sehingga banyak agenda olahraga yang tidak bisa terealisasi,” ucap Kusnaeni.
“Banyak program olahraga reguler yang terhenti seperti Liga 1, IBL dan Proliga. Jadi sebenarnya agak sulit mengukur kinerja setahun Pak Jokowi terhadap olahraga karena banyak waktu yang terganggu pandemi,” ujar Kusnaeni.
Komitmen besar negara terhadap sepak bola sebenarnya sudah terlihat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional yang terbit 14 Februari lalu. Kusnaeni menunjukkan perhatian yang sangat besar pemerintah saat ini terhadap sepak bola.
Kusnaeni mengatakan seharusnya realisasi pelaksanaan Inpres sudah dimulai. Lagi-lagi kondisi pandemi membuat semuanya sulit. Belum lagi komitmen besar pemerintah terkait pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021.
Tak hanya menerbitkan Inpres dan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara.
“Tapi harus diakui memang persiapan Piala Dunia U-20 di tahun kemarin lambat karena respons federasi terhadap ini. Mungkin kepengurusan PSSI baru terbentuk, maka agak lambat merespons persiapan Piala Dunia, makanya pemerintah masuk dan langsung menunjuk menteri [Menpora] untuk menangani persiapan,” ujar Kusnaeni.
Satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin ditandai dengan olahraga nasional yang mati suri karena virus corona. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)
Anggaran besar yang dikucurkan pemerintah kepada sepak bola juga sempat membuat gerah cabang olahraga lain. Pasalnya, olahraga yang nihil prestasi mendapatkan jumlah anggaran jauh lebih besar dibanding cabor lain yang lebih banyak menyumbangkan prestasi buat negara.
Menurut Kusnaeni fakta di lapangan menunjukkan sepak bola memiliki penggemar yang jauh lebih banyak. Bahkan jika semua cabor dikumpulkan, penggemarnya tak lebih banyak dari sepak bola.
Agar tidak terkesan hanya mengurusi sepak bola, pemerintah disarankan turut serta membangun fundamental olahraga negara. Salah satunya membangun Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di setiap provinsi sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
“Melalui SKO, di situ negara hadir. Di samping itu, cabor-cabor lain juga harus mandiri mengembangkan olahraga profesional meski tidak mudah dan butuh waktu untuk industri olahraga dibangun. Selama itu belum ada, negara harus hadir, perannya di SKO itu salah satunya,” ucap Kusnaeni.
Kusnaeni berharap di sisa empat tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin memimpin Indonesia bisa dimanfaatkan untuk membangun fundamental dan dasar-dasar peningkatan prestasi olahraga melalui tangan Menpora Zainudin Amali.
Selain SKO, pemenuhan sarana dan pra-sarana juga menjadi dasar untuk meningkatkan prestasi olahraga. Seperti memaksimalkan kembali program satu lapangan sepak bola di satu kecamatan. Bahkan menurut Kusnaeni tidak hanya lapangan sepak bola, tapi juga Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) yang bisa dimanfaatkan untuk cabang olahraga lain berlatih.
Fundamental olahraga ketiga yang harus dipenuhi yakni mencetak ribuan pelatih yang bersertifikat. Pelatih bagus menjadi modal penting buat fondasi membangun prestasi. Terakhir, pemenuhan anggaran yang tercukupi.
“Sebab bagaimana bisa seorang atlet mencapai prestasi kalau tidak didukung dengan sarana dan pra-sarana yang layak dan memadai. Dan kalau semua terpenuhi tapi tidak ada anggarannya, ya omong kosong,” ungkap Kusnaeni.
Sementara itu menyoal cetak biru olahraga nasional yang sampai saat ini belum jadi, Kusnaeni menyarankan untuk memulainya dari pembaharuan Undang Undang Sistem Keolahragaan (UU SKN) Nomor 11 Tahun 2005. UU SKN yang ada saat ini disebut sudah kedaluwarsa.
Idealnya, lanjut Kusaeni, sebuah undang-undang bisa dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman setiap 10 tahun sekali.
“Banyak kajian yang menyebut UU SKN harus dibetulkan, entah diganti atau diamandemen. Sebab isi dari UU SKN belum bisa mengantisipasi dinamika yang muncul di era ini. Sebab itu agak sulit membuat cetak biru olahraga Indonesia karena induknya, di UU belum sesuai.”
“Saya berharap sampai di akhir periode Jokowi nanti, UU SKN bisa direvisi atau diganti, intinya harus sudah selesai. Keinginan kita menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 bisa menjadi alasan UU SKN harus diperbarui atau direvisi,” ucap Kusnaeni.
Sumber : cnnindonesia.com
