Pelita.online – Pandemi virus Corona masih mengkhawatirkan, namun sistem ganjil genap sudah dimulai lagi di Jakarta. Muncul kekhawatiran, ganjil genap berisiko memunculkan kerumunan massa di kendaraan umum. Apa Anda setuju dengan kembalinya ganjil genap di tengah pandemi ini?
Ganjil genap di Jakarta sudah disetop sejak 16 Maret 2020. Kini Senin, 3 Agustus 2020, ganjil genap untuk mobil kembali berlaku di 25 titik.
Pemprov DKI ingin perusahaan dan karyawan menyesuaikan jadwal ke kantor dengan pelat nomor mobilnya. Karyawan yang tidak bisa ke kantor karena pelat mobilnya kena pembatasan ganjil-genap diharapkan bekerja dari rumah.
“Saat ini kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap menjadi satu instrumen untuk upaya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan pergerakan orang,” kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo kepada wartawan, Minggu (2/8) kemarin.
Ombudsman mengkritik ganjil genap yang diterapkan oleh pemerintahan Gubernur Anies Baswedan ini. Kebijakan ini dinilai dapat menimbulkan klaster penyebaran virus Corona di transportasi umum. Warga yang biasanya naik kendaraan pribadi bakal beralih ke transportasi umum, akibatnya protokol kesehatan jaga jarak bakal terlanggar di transportasi umum. Kondisi itu berisiko tinggi menimbulkan penularan COVID-19.
“Pemberlakuan ganjil-genap di tengah kenaikan angka COVID yang terus naik di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarts Raya Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).
Dari anggota dewan Kebon Sirih, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco mengingatkan Anies agar tidak mengulangi kesalahan pada Maret lalu, yakni ‘efek kejut’ berupa penumpukan massa di transportasi umum.
“Ganjil-genap itu akan memaksa orang untuk memakai transportasi umum sehingga kalau itu diterapkan maka bisa memberikan penumpukan orang atau penyebarannya lebih kuat di transportasi umum sedangkan yang mau kita hindari kan itu,” jelas Basri.
Fraksi PKS DKI menyarankan agar ganjil genap ini dibatalkan saja bila dua pekan pertama terbukti tidak efektif membatasi pergerakan orang. Fraksi NasDem dan Partai Demokrat sama-sama menyoroti potensi kerumunan massa di transportasi umum.
Saat pagi hari penerapan ganjil genap, sejumlah halte bus Transjakarta terpantau normal tanpa antrean yang di luar kewajaran. PT KCI juga melaporkan tak ada lonjakan penumpang Kereta Rel Listri (KRL) Commuter Line. Lalu lintas juga tidak macet luar biasa.
Kini giliran Anda menyalurkan aspirasi. Apakah Anda setuju dengan ganjil genap ini?
Sumber : Detik.com
