Pelita.online – Menanggapi usulan pemekaran di Papua, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menilai hal tersebut bisa saja dilakukan.
Namun, ia mengingatkan bahwa selama ini pemekaran kabupaten di Papua selalu dilakukan dengan prosedur yang tidak tepat.
“Tidak ada masalah, mekarkan saja semua, kan dari awalnya sudah anomali. Saya bilang, dari awal sudah salah kaprah,” ujar Klemen usai melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR RI, di kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (8/11/2019).
Dalam pertemuan tersebut ia mencontohkan adanya pemekaran kabupaten di wilayah pegunungan Papua yang tidak wajar.
Klemen menyebut, jumlah penduduk di kabupaten induk sebelum dimekarkan sebanyak 250.000 jiwa.
Namun, saat dimekarkan menjadi lima kabupaten, jumlah penduduknya ketika ditotal melebih angka sebelumnya.
“Sekarang yang penting orang Papua senang tidak. Dari awal kita sudah salah, selama orang Papua senang kasih saja, mau 10 provinsi kasih saja,” kata Klemen.
Sebelumnya Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai aspirasi pemekaran bukan berasal dari masyarakat.
“Tapi kalau mau, pemerintah pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelijen,” ujar Ketua MRP Timotius Murib.
Sedangkan Ketua DPR Papua Yunus Wonda justru mengkhawatirkan rencana tersebut.
Menurut dia, keberadaan masyarakat asli Papua di wilayah itu dapat lebih termarginalkan.
“Transmigrasi terbesar ada di Papua terutama di wilayah Selatan. Dimana saat ini jumlah penduduk transmigrasi lebih banyak dari penduduk asli seperti yang terlihat di wilayah kabupaten Merauke, Keerom, Jayapura,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bukan dirinya yang menawarkan pemekaran wilayah di Papua.
Ia menyebut usul pemekaran itu justru datang dari masyarakat yang disampaikan saat Jokowi melakukan kunjungan ke Bumi Cendrawasih.
“Lho itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan beliau-beliau tokoh-tokoh yang ada di pegunungan tengah,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
“Saya pada posisi mendengar lho. Saya pada posisi mendengar. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan. Enggak,” tegas dia.
Sumber : kompas.com
