Pelita.online – Dewan Perguruan Tinggi Turki telah melarang mahasiswa yang mengambil program studi bahasa maupun literatur Kurdi menuliskan disertasi dalam bahasa Kurdi.
Semua disertasi di departemen-departemen bahasa Kurdi sekarang wajib menggunakan bahasa Turki.
Arab News, 31 Juli 2020 melaporkan, kebijakan dewan ini dianggap sebagai kemunduran dari keputusan pemerintah Turki sebelumnya yang mengizinkan penggunaan bahasa Kurdi. Hal ini dilakukan untuk memberikan warga Kurdi yang populasinya seperlima dari total populasi warga Turki kesempatan mengecap pendidikan dengan bahasa ibu mereka.
Sekolah-sekolah negeri telah menggunakan bahasa Kurdi sebagai bahasa pilihan selama tujuh tahun terakhir. Begitu juga di sejumlah kampus sejak tahun 2013 membuka program studi tentang Kurdi dengan maksud memperkuat budaya Kurdi dan bahasa, namun program ini secara mendadak ditutup tahun 2015.
Alhasil, fakultas bahasa Kurdi yang sebelumnya menerima ribuan aplikasi dari mahasiswa-mahasiswa universitas yang ingin mendapatkan pendidikan dalam bahasa Kurdi, kini jumlahnya drastis menurun.
Empat universitas di Turki yang mengizinkan pembukaan program bahasa dan literatur Kurdi akan berdampat dengan keputusan baru ini. Keempat universitas itu adalah Universitas Dicle di provinsi Diyarbakir, Universitas Mardin Artuklu, Universitas Bingol, dan Universitas Mus.
“Ambruknya proses perdamaian menghasilkan upaya seperti ini dengan menarget bahasa Kurdi yang penggunaannya telah berubah menjadi pengaruh politik dan alat kriminalitas di Turki,” kata Roj Girasun, kepala Pusat Penelitian Rawest yang berkantor di Diyarbakir kepada Arab News.
“Namun, pendidikan dalam bahasa ibu merupakan salah satu topik utama kampanye Presiden Recep Tayyib Erdogan pada 2013 dan 2014 ketika dia menjangkau warga Kurdi di provinsi-provinsi di tenggara,” kujar Girasun.
Max Hoffman, analis Turki dari Pusat Pemajuan untuk Amerika di Washington mengatakan, bahasa Kurdi merupakan front lain dalam perang budaya Turki di era Presiden Erdogan dengan partai pendukungnya, Partai Keadilan dan Pembangunan.
Sumber : tempo.co
