Pelita.Online – Gelombang penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih terus terjadi hingga hari ini, Jumat (9/9/2022). Sejumlah elemen masyarakat akan kembali demo tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Menyusul hal itu, Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Senayan dan sekitar Gedung DPR/MPR RI yang menjadi titik demonstrasi. “Jumat, 9 September 2022, hindari kawasan Senayan dan DPR/MPR RI, sedang ada kegiatan aksi massa,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, Jumat. Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Bakar Ban dan Spanduk di Kawasan Patung Kuda Dalam pengumuman yang disampaikan Polda Metro Jaya melalui akun resmi Instagram @TMCPoldaMetro, dijelaskan bahwa Jalan Gatot Subroto mengarah Simpang Slipi akan ditutup di Flyover Ladogi. Dengan demikian, pengendara dari arah Cawang tidak bisa melintas di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka akan diarahkan petugas berbelok ke Jalan Gerbang Pemuda. “Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri menuju Jalan Gerbang Pemuda,” ungkap Latif.
Selain itu, kendaraan dari kawasan Senayan, tepatnya dari arah Jalan Gerbang Pemuda, tidak dapat mengarah ke Jalan Raya Gatot Subroto. Para pengendara akan diputarbalikkan di kolong Flyover Ladogi untuk kembali ke Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Asia-Afrika. “Kemudian, arus lalu lintas yang dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora akan dibelokkan ke kiri menuju Jalan Asia-Afrika,” kata Latif.
Adapun demonstrasi ini merupakan respons atas naiknya harga tiga jenis BBM sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial. “Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” kata Jokowi.
sumber : kompas.com
