Pelita.Online – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, negaranya menolak melakukan normalisasi hubungan dengan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Washington pun bakal mempertahankan sanksi terhadap negara tersebut.
“Apa yang belum kami lakukan, dan apa yang tidak ingin kami lakukan, adalah untuk menyatakan dukungan bagi upaya untuk menormalkan hubungan atau merehabilitasi Assad,” kata Blinken dalam konferensi pers bersama Menlu Israel Yair Lapid dan Menlu Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan di Washington pada Rabu (13/10), dikutip laman Al Arabiya.
Blinken mengatakan, AS bakal mempertahankan sanksi terhadap Suriah. AS belum mengubah sikap terkait sanksi ini. “AS belum mencabut satu pun sanksi terhadap Suriah atau mengubah posisi kami untuk menentang rekonstruksi Suriah sampai ada kemajuan yang tidak dapat diubah menuju solusi politik, yang kami yakini perlu dan vital,” ujarnya.
AS diketahui telah memberlakukan undang-undang (UU) yang dikenal sebagai Caesar Act. UU tersebut menjatuhkan sanksi kepada setiap perusahaan yang menjalin kerja sama dengan pemerintahan Assad.
Caesar Act, disertai sejumlah sanksi AS terhadap warga Suriah di lingkaran dekat Assad, bertujuan memaksa pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mendorong solusi politik di Suriah. UEA sebelumnya mengatakan bahwa Caesar Act mempersulit Suriah untuk kembali ke Liga Arab.
Perang Suriah telah berlangsung selama satu dekade, yakni sejak 2011. Konflik sipil di sana telah menewaskan lebih dari 500 ribu orang dan menyebabkan jutaan warga lainnya mengungsi.
sumber : republika.co.id
