Pelita Online – Serikat buruh dan pekerja menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi, pertalite dan solar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada beberapa alasan yang mendasari penolakan tersebut.
“Kami menolak keras rencana kenaikan BBM dan energi lainnya termasuk gas, baik gas 3kg maupun 12kg. Ada beberapa alasan mengapa kami menolak,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (23/8).
Pertama, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan lonjakan inflasi yang diprediksi bisa tembus di angka 6,5 persen.
“Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam, dan harga pertalite yang katanya dipatok Rp10 ribu akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen. Sekarang inflasi sudah 4,9 persen,” kata Said Iqbal.
Ia mengatakan lonjakan inflasi bisa berdampak ke pelemahan daya beli masyarakat. Apalagi, imbuhnya, sudah tiga tahun berturut-turut ini buruh pabrik tidak naik upah minimumnya.
“Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena omnibus law, itu akan membuat daya beli terpuruk anjlok 50 persen lebih. Kami pro subsidi dan jaminan sosial,” katanya.
Kedua, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kenaikan harga barang-barang dipicu oleh harga BBM.
“PHK di mana-mana karena perusahaan akan memangkas operasionalnya karena energi naik,” katanya.
Ketiga, Said Iqbal mengatakan tidak tepat jika pemerintah membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara lain tanpa melihat income per kapitanya.
Keempat, jika alasan kenaikan pertalite dan solar subsidi ini karena lingkungan, ini akan sangar tidak tepat. Selama ini, kata Said Iqbal, industri besar masih memakai batu bara dan diesel.
“Jadi ini hanya akal-akalan saja untuk menaikkan BBM,” jelasnya.
Terakhir, ada 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah, dan sangat rentan dengan kenaikan harga BBM.
“Kami menyarankan agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan pertalite, kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non subsidi, karena tidak mungkin orang kaya pakai mobil tua,” katanya.
Said Iqbal menegaskan agar pemerintah tidak usah menaikkan harga BBM sebelum energi terbarukan siap untuk digunakan.
Isu kenaikan harga BBM subsidi belakangan ini menguat. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bahkan menyebut kemungkinan besar Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM itu pada pekan ini.
Menurutnya, kenaikan dilakukan karena beban APBN untuk menanggung subsidi energi termasuk BBM tahun ini melonjak jadi Rp502 triliun akibat lonjakan harga minyak.
Namun, Jokowi usai memberikan pengarahan kepada Kadin se-Indonesia masih belum memberikan gambaran pasti kapan kenaikan akan dilakukan. Menurutnya, pemerintah harus berhatii-hati dalam memutuskan kebijakan harga BBM supaya tidak membebani masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Sumber : cnnindonesia.com
