Pelita.online – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) mengumumkan hasil surveinya atas penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, dan jajaran kementerian kabinet.
Hal itu terungkap dalam diskusi Polemik Trijaya FM yang digelar di Jakarta, Sabtu (10/4/2021).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menjelaskan survei pihaknya menemukan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi adalah 56 persen.
Ketika dipecah menjadi tiga bidang, kepuasan publik terhadap presiden di bidang sosial berada di angka 58 persen. Sementara di bidang ekonomi 55 persen, dan di bidang politik/hukum di angka 43 persen.
“Artinya lebih besar yang menyatakan tidak puas yaitu sebesar 49 persen (di bidang politik),” kata Deddy.
Sementara Wapres KH Ma’ruf Amin hanya mendapatkan kepuasan dari publik itu sebesar 36 persen. 51 persen menyatakan tak puas.
Begitu juga di pecahannya, di bidang sosial menyatakan kepuasannya 40 persen terhadap Wapres Ma’ruf Amin. Di bidang ekonomi bahkan hanya 28 persen, dan di bidang politik dan hukum hanya 38 persen.
“Dibandingkan dengan wapres, ini terlihat kejomplangannya,” ujar Deddy.
“Saya kira ini jadi pesan mungkin bahwa kerja kolektif antara presiden dan wapres betul-betul tidak terlihat di masyarakat. Artinya sekarang masyarakat hanya melihat bahwa Presiden Jokowi kerja tidak melibatkan wapres. Begitu juga mungkin wapres bekerja tidak berani untuk menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui,” tambahnya.
Kinerja Para Menteri
Sementara untuk jajaran kabinet, untuk tingkat pengetahuan responden terhadap kinerja kementerian, Kementerian Sosial yang dipimpin menteri Tri Rismaharini menjadi yang paling populer. Angkanya adalah 73 persen, yang disusul Kemdagri 64,8 persen, Kementerian Pertahanan 58,2 persen, Kemenkeu 41,6 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 37 persen.
“Itu popularitas program, bukan orangnya,” imbuh Deddy.
Sementara popularitas sosok menterinya, yang paling populer adalah Prabowo Subianto dengan 56 persen, diikuti Mendagri Tito Karnavian (43 persen), Menteri Pariwisata Sandiaga Uno (39 persen), Menkopolhukam Mahfud MD (30 persen), Menkeu Sri Mulyani (29,5 persen).
Untuk tingkat kepuasan responden terhadap kinerja menteri. Menkeu Sri Mulyani berada di tingkat teratas dengan angka 54,7 persen; diikuti Menlu Retno Marsudi (50 persen), Mensos Tri Rismaharini (42,1 persen), Mendagri Tito Karnavian (38,6 persen), dan Menkopolhukam Mahfud MD (34,5 persen).
Kementerian yang dianggap kinerjanya tidak memuaskan, Menkumham Yasonna Laoly berada di posisi pertama dengan 50,2 persen, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (45 persen), Menpora Zainuddin Amali (40,4 persen), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (33,8 persen), dan Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo (31,5 persen).
Jika responden ditanya lebih jauh soal mengenai kementerian mana yang perlu di reshuffle, hasilnya adalah sebagai berikut.
“Paling tinggi, dipersepsikan ke Kemenko Perekonomian 36 persen, publik menyatakan perlu dilakukan reshuffle. Kemudian kemenkopolhukam mendapatkan 24 persen, Kemenko Maritim dan Investasi 11 persen, Kemenko PMK 29 persen,” urai Deddy.
Kalau diturunkan ke nama-nama, maka bidang ekonomi yang diharapkan di reshuffle adalah Ida Fauziah 46 persen; Teten Masduki 28,5 persen; Syahrul Yasin Limpo 27 persen.
Untuk bidang maritim dan investasi, adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dengan angka 30,5 persen; Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya (23,8 persen), Menteri ESDM Arifin Tasrif (19 persen).
Untuk bidang polhukam, survei pihak Deddy menemukan paling tinggi adalah Menkumham Yasonna Laoly dengan 54 persen, Tjahjo Kumolo (34 persen), Menkominfo Johnny G Plate (29 persen).
Di bidang PMK, yang perlu di-reshuffle adalah Menpora Zainudin Amali dengan 41,2 persen; Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati (15 persen), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar (12 persen).
Survei IPO dilakukan pada Maret 2020 hingga April 2021. Jumlah respondennya adalah 1.200 Warga Negara Indonesia.
Sumber: BeritaSatu.com
