Jakarta, Pelitaonline.id – Insiden di laut Natuna, Republik Indonesia, di mana kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki kawasan perairan tersebut, dinilai tidak berdampak kepada usaha sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
“Dampaknya tidak ada. Itu kan masalah kedaulatan, kita menganggap itu wilayah kita, Tiongkok menganggap itu daerah tidak bertuan,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo di Jakarta, Selasa.
Menurut Herwindo, untuk usaha penangkapan ikan dalam negeri, kapal-kapal Indonesia pada saat ini tidak sampai ke kawasan perairan di Republik Rakyat Tiongkok.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, kasus Natuna merupakan peluang Indonesia untuk memotong mata rantai perdagangan ikan.
“Tiongkok tercatat sebagai produsen perikanan terbesar di dunia dikarenakan melakukan praktik ‘repacking’ (pengemasan kembali) dari produk-produk perikanan yang mereka ekspor,” ungkap Abdul Halim.
Insiden itu, ujar dia, juga membuat pemerintah selayaknya perlu memberi upaya perlindungan ekstra kepada nelayan tradisional yang melaut di perbatasan negara.
Sebagaimana diwartakan, kondisi ekonomi global memang kerap berdampak kepada sektor kelautan, seperti investasi perikanan di Sumatera Selatan turut terpengaruh kondisi pelemahan ekonomi dunia sehingga beberapa calon penanam modal yang menyatakan tertarik memutuskan untuk menunda.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Galamda Israk di Palembang, Selasa, mengatakan, pada pertengahan tahun lalu terdapat sejumlah investor yang berniat untuk menanamkan modal untuk membuat tempat penyimpanan ikan “cold storage”, tapi hingga kini belum juga terealisasi.
Tak hanya investasi asing, pelemahan ekonomi ini juga mempengaruhi rencana investasi pengusaha dalam negeri sehingga dikhawatirkan turut menghambat pertumbuhan industri pengolahan.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang progresif dalam rangka meningkatkan sektor kelautan dan perikanan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, kata Wakil Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia Niko Amrullah.
Menurut Niko, di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia masih unggul dalam konteks produksi dan potensi, namun belum kompetitif ketika dihadapkan pada persaingan ekspor khususnya produk olahan hasil perikanan yang lebih mempunyai nilai tambah perekonomian.(an/zul)
