Pelita.online – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku sudah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. Tujuannya untuk meminta izin menggarap jalur logistik di pelabuhan.
Hal itu disampaikan Firli saat membeberkan lima aksi KPK dalam fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah satunya peningkatan pelayanan dan pemangkasan birokrasi.
“Mohon izin kami sampaikan beberapa waktu lalu kami sudah rapat dengan Bapak Menteri Maritim dan Investasi. Kami ingin mengelola tata kelola pelabuhan sehingga jalur logistik itu bisa kita amankan dan bisa menurunkan biaya tinggi,” kata Firli dalam acara ‘Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022’, yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Selasa (13/4/2021).
Tak hanya tata kelola pelabuhan, KPK juga melancarkan aksinya dalam fokus di stranas PK terkait penguatan peran aparat pengawas pemerintah. Kemudian, percepatan pembangunan sistem berbasis elektronik.
“Keempat, penguatan sistem penanganan perkara yang terintegrasi. Dan kelima, penguatan terhadap aparatur penegak hukum,” kata Firli.
Sumber : iNews.id
