Pelita.Online – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Hutama Karya (Persero) mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011 sejumlahRp40.856.059.167,10.
Kerugian negara itu terkait dengan perkara yang menjerat mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom.
Penjelasan mengenai pembayaran uang pengganti itu telah disampaikan KPK terhadap Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto dan Direktur Keuangan PT Hutama Karya, Hilda Savitri, Selasa (1/3).
“Tim penyidik menjelaskan kepada keduanya terkait adanya kewajiban PT HK [Hutama Karya] dan tata cara serta tahapan pembayaran pengembalian atas kerugian negara dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011 sejumlah sekitar Rp40,8 M,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Rabu (2/3).
Ali berujar PT Hutama Karya termasuk pihak yang diuntungkan dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011. Ia pun meminta sejumlah pihak lain yang turut diuntungkan agar mengembalikan uang kepada KPK untuk kemudian disetor ke negara.
Dalam putusan pengadilan, terdapat beberapa orang dan korporasi yang turut menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011.
Di antaranya Sri Kandiyati Rp300 juta, Mohammad Rizal Rp510 juta, Chaerul Rp30 juta, Sutidjan Rp500 juta, PT Hutama Karya Rp40.856.059.167,10, dan CV Prima Karya Rp3.343.553.992,00.
“KPK mengapresiasi kehadiran pihak PT HK [ Hutama Karya] dimaksud sebagai wujud upaya optimalisasi asset recovery dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi,” tutur Ali.
“Kami juga berharap pihak-pihak lain yang turut diuntungkan dan diperkaya sebagaimana putusan pengadilan dalam perkara korupsi ini kooperatif mengembalikan kepada kas negara melalui KPK,” sambungnya.
Sebelumnya, Dudy Jocom selaku mantan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Dudy juga dihukum membayar uang pengganti Rp4,2 miliar karena terbukti melakukan korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Dudy melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
sumber : cnnindonesia.com
