Berdasarkan survei ASI, diketahui kinerja pemerintah selama penanganan Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait kinerja pemerintah selama penanganan Covid-19. Ada tiga menteri yang dinilai publik memiliki kinerja memuaskan. Menteri Sosial Tri Rismaharini (54,0 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (52,0 persen), dan Menteri BUMN Erick Thohir (51,0 persen).
“Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendapat kepuasan publik 50 persen dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat kepuasan publik 50 persen,” ujar Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an dalam rilis daring, Rabu (8/9).
Selain itu, survei ASI juga mendapati ada empat menteri yang layak diganti atau di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
“Kementerian bidang ekonomi paling tinggi direkomendasikan responden sebanyak 38 persen. Kemudian, Kementerian bidang Politik Hukum dan Keamanan 29 persen,” ujar Ali.
Selanjutnya, Kementerian bidang Maritim dan Investasi (13 persen) dan Kementerian bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (11 persen). Sisanya, sembilan persen responden menyatakan tidak tahu tidak jawab.
“Ini rekomendasi publik, tapi kita tidak tahu karena ini ukuran kinerja dari publik. Pasti kalau Presiden punya kinerja sendiri dalam mengukur kinerja para menterimya,” ujar Ali.
Jurnalis melihat layar yang menampilkan sidang pembacaan putusan secara virtual dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp14,5 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti melakukan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19.
Berdasarkan survei ASI juga diketahui kinerja pemerintah selama penanganan Covid-19. Berdasarkan hasil survei, 62 persen responden menyatakan tidak puas dengan kebijakan PPKM Darurat.
“Hanya 16 persen responden mengatakan puas atas kebijakan PPKM Darurat, sementara 62 persen mengatakan tidak puas. Sisanya 22 persen tidak tahu atau tidak jawab,” ujar Ali.
Dari 62 persen masyarakat yang tak puas terhadap PPKM Darurat, 57,2 persen di antaranya mengaku bahwa kebijakan tersebut membuat pendapatan harian turun. Adapun 15,1 persen lainnya, mengaku bahwa PPKM Darurat membuat sulit mencari kerja.
“Implementasi PPKM Darurat tak adil 9,5 persen, PPKM Darurat tak efektif 5,5 persen, dan 4,2 persen menderita karena PPKM,” katanya.
Meski begitu, mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebanyak 57,2 persen puas terhadap kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.
Sebaliknya, mayoritas masyarakat tak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam penanganan pandemi. Hanya 32,7 persen responden yang menilai puas terhadap kinerja Ma’ruf.
“Kinerja Wakil Presiden itu yang puas di angka 32,7 persen, sementara yang tidak puas di angka 57,1 persen. Sisanya 10,2 persen mengaku tidak tahu tidak jawab,” ujar Ali.
ASI melakukan survei pada 26 Agustus sampai 3 September 2021. Jumlah responden sebanyak 1.200 dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden dihubungi dengan wawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Adapun nomor telepon responden dalam survei ini didapat dari database survei ASI sejak 2019 hingga 2021.
sumber : republika.co.id
