Pelita.online – Masyarakat sipil menduga pembangunan Tugu Pamulang, Tangerang Selatan yang jadi perbincangan karena beda desain awal dengan pembangunan berpotensi dikorupsi. Transparansi dalam pengadaan pembangunan itu bahkan tidak terdata di LPSE Provinsi Banten.
“Pembangunan tugu tidak ada transparansi, karena tidak adanya data pengadaan di LPSE terkait nama ataupun terkait proyek tersebut. Minimnya informasi siapa yang mengerjakan serta besaran tender sampai hari ini masih misteri atau gaib, jadi wajar bila ada dugaan potensi korupsi pembangunan tugu tersebut,” kata Jupry Nugroho dari Tangerang Public Transparency Watch kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).
Informasi mengenai proyek pembangunan tugu ini juga katanya minim. Ia bahkan mempertanyakan Dinas PUPR yang menyatakan ke publik bahwa anggaran pembangunan ini Rp 300 juta. Ia menduga justru ada hal yang tidak sepatutnya dalam proyek itu.
Soal perubahan rancangan tugu juga disinyalir karena minimnya koordinasi Pemprov dan Pemkot Tangsel. Justru, warga yang lebih sadar karena mereka ramai mempertanyakan dan heran di media sosial.
“Dari awal terlihat tidak ada konsep dalam pembangunan tugu serta minimnya informasi yang bisa diakses masyarakat. Hari ini tiba-tiba diperbaiki, pertanyaannya anggaran dari mana yang dipakai, karena tidak ada papan informasi,” pungkasnya.
Kepala Dinas PUPR Pemprov Banten, Trenggono, bercerita pembangunan Tugu Pamulang sudah dilakukan sejak 2017. Namun di pertengahan jalan, Pemkot Tangsel merevisi desain Tugu Pamulang.
“Di 2018 akhir sudah diselesaikan nah dari pemkot (Tangsel) itu mereka minta dilakukan perbaikan lah. Nah, 2019 ini, ada komunikasi desainnya seperti, nah salah satunya desainnya adalah yang ada di viral sekarang. Jadi, 2019 itu desainnya yang diusulkan, kita juga sudah menganggarkan akhirnya 2020 mulai ada kegiatan tadi sehingga tidak ditindaklanjuti maklumlah birokrasi,” ujar Trenggono pada Minggu (11/4).
Ia menjelaskan pembangunan Tugu Pamulang yang dibangun pada 2017 itu menggunakan anggaran sebesar Rp 300 juta. Setelah itu, ada usulan untuk penyempurnaan dengan membuat desain baru pada 2019.
Penyempurnaan desain diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 200 juta. Namun, dana tersebut belum digunakan karena pada 2020 anggaran pemprov direfocusing untuk penanggulangan COVID-19.
“Jadi kemarin emang ada isu, kalau Pemprov (Banten) nggak mau ngerjain, dikerjain. Yang nggak kita masih tanggung jawab, yuk sama-sama kita bahu-membahu, kan masih banyak yang belum tuntas mari kita selesaikan,” jelasnya.
Sumber : Detik.com
