Pelita.online – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, meski dalam beberapa pekan terakhir jumlah kasus positif Covid-19 di Ibu Kota mengalami peningkatan kembali.
Anies menilai, justru melalui pelaksanaan uji coba ini untuk mencari tahu mekanisme terbaik yang bisa diterapkan terhadap kebijakan sekolah tatap muka selanjutnya. “Ketika kita berbicara tentang pembukaan sekolah, kita pada fase ini masih pada fase piloting, jadi piloting jalan terus, karena fungsi piloting ini untuk mendapatkan feedback tentang SOP di sekolah,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/4).
Menurut Anies, dengan melaksanakan uji coba ini, pihaknya dapat mengumpulkan informasi guna menyusun tata sekolah pada masa pandemi Covid-19. Sehingga, ia menegaskan, Pemprov DKI tidak akan menghentikan proses uji coba pembelajaran tatap muka hingga waktu yang telah ditentukan, yakni 29 April 2021.
“Jadi, ini tidak akan berhenti proses piloting ini, justru proses piloting ini penting untuk bekal kita. Nah, informasi tadi adanya kenaikan kasus-kasus yang dibandingkan dua minggu lalu kita menyaksikan ada plateauing mulai merata,” ujar dia.
“Kalau dulu kan turun terus, sekarang mulai mendatar, ini membuat kita harus hati-hati dalam semua aspek bukanya hanya di sekolah,” kata dia menambahkan.
Anies pun meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus korona. Ia menyebut, tren penurunan kasus positif justru harus dijaga dengan tetap disiplin menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas buka puasa bersama selama bulan Ramadhan. Sebab, kata dia, buka puasa bersama dinilai akan menimbulkan potensi penyebaran virus korona.
Saya imbau pada masyarakat untuk pilih buka di rumah bersama dengan keluarga dan hindari kerumunan-kerumunan.
ANIES BASWEDAN, Gubernur DKI Jakarta
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima komplain dari orang tua siswa maupun masyarakat terkait pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah. Adapun uji coba itu sudah berlangsung selama dua pekan.
“Sampai saat ini belum ada komplain dari orang tua, mudah-mudahan semua mengawasi,” kata Nahdiana.
Nahdiana mengatakan, Disdik DKI Jakarta secara rutin melakukan evaluasi terhadap uji coba tersebut. Selain itu, selama pelaksanaan uji coba, pihaknya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat secara langsung proses pembelajaran tatap muka di sekolah.
“Ada masyarakat juga kita berikan kesempatan untuk melihat dan orang tua murid beri izin, sampai sejauh ini berjalan lancar,” ujar dia.
Tidak hanya itu, ia juga mengaku, sampai saat ini Disdik DKI maupun pihak terkait lainnya belum menerima laporan mengenai adanya murid yang mengikuti uji coba sekolah tatap muka tersebut mengalami gejala ataupun terpapar virus korona.
Menurut Nahdiana, sejak awal pihaknya telah membuat proseduroperasional standar (POS) selama uji coba. POS itu, kata dia, mulai dari murid datang, belajar, hingga pulang sekolah. Ia menyampaikan, selama pelaksanaannya, Disdik DKI menganjurkan kepada murid dan orang tua melakukan komunikasi yang intens.
Sebab, murid yang mengikuti uji coba sekolah tatap muka harus terlebih dahulu mengantongi izin dari orang tua masing-masing. “Ada komunikasi dari orang tua, karena kan persyaratan ketiganya adalah dia (murid) harus ada izin orang tua. Selain asesmen, kalau enggak ada izin orang tua, kita enggak bisa,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba (piloting) pembelajaran tatap muka (PTM) terhadap 85 sekolah di Ibu Kota, mulai tanggal 7-29 April 2021. Jumlah tersebut telah melalui asesmen tahap satu dan dua dari total 100 sekolah yang mengikuti asesmen dari Disdik DKI Jakarta.
Tidak efektif
Pemerhati pendidikan yang juga konsultan pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia Saufi Sauniawati mengatakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan saat pandemi Covid-19 dinilai kurang maksimal. Sebabnya, sebagian besar guru dan siswa belum siap dalam menyelenggarakan PJJ tersebut.
“Kondisi ini berbeda dengan negara lain. Selain sarana, setidaknya ada beberapa kendala lainnya dalam pembelajaran jarak jauh yang selama ini berjalan, yakni adanya permasalahan sinyal, khususnya di daerah perdalaman/perdesaan, lalu kesibukan orang tua serta makin borosnya dalam pembelian kuota atau paket internet,” ujar Saufi .
Peranan guru yang selama ini berfungsi sebagai motivator dan bertugas melakukan proses monitoringserta pendampingan/fasilitator bagi siswa didik, kini harus diambil alih oleh orang tua yang juga memiliki kesibukan lain.
“Akibatnya menimbulkan banyak masalah baru, di antaranya makin rendahnya motivasi anak dalam belajar,” kata pendiri Saufi Learning Centre itu.
Saufi juga menambahkan beberapa hal yang perlu dicermati, khususnya menjelang dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang, karena ada banyak hal yang perlu disiapkan oleh orang tua dan anak, dimulai dengan mencari aturan terkait dengan pembelajaran tatap muka di lokasi tempat tinggal, mulai mengajarkan protokol kesehatandan disiplin dengan jam tidur.
Meski PTM terbatas akan diterapkan, tetapi PJJ juga akan tetap ada. Dalam penyesuaian SKB Empat Menteri tersebut, disebutkan mulai Januari 2021 PTM dapat dilaksanakan jika sudah mendapat izin pemda dan telah memenuhi syarat.
“PTM terbatas belum 100 persen, untuk itu orang tua harus lebih cerdik dalam menyikapi pembelajaran online pada masa mendatang, khususnya terkait dengan sistem evaluasi pembelajaran,” ujar dia.
ASN meninggal
Sementara itu, berdasarkan data sejak awal pandemi sampai 19 April 2021, tercatat 60 aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninggal akibat tertular Covid-19.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya menyebutkan, berdasarkan data yang rutin dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap hari Jumat, laporan yang diterima BKD cenderung menurun dibandingkan di awal pandemi Covid-19.
Kendati demikian, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan (prokes). Karena itu, ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) dilarang mudik atau ke luar kota dalam waktu yang telah ditentukan.
“Kami berharap pegawai DKI ASN maupun non ASN-nya tetap mematuhi aturan, tetap peduli kepada imbauan atau hal-hal yang digariskan oleh pemerintah provinsi,” ujar dia.
Sementara itu, perkembangan Covid-19 di Ibu Kota terus mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI mencatat per 21 April 2021, pasien positif Covid-19 bertambah 602 orang. Total ada 401.110 kasus konfirmasi positif infeksi virus korona. Jumlah kematian juga bertambah 18 korban.
Sumber : Republik.co.id
