Pelita.online – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan jabatan baru bagi 450 perwira berpangkat kolonel dan 300 perwira tinggi TNI. Apa jabatan baru itu?
Eks Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan jabatan baru bagi para perwira TNI ini sebenarnya sudah dibahas pemerintah dengan DPR periode 2014-2019. Dia menyebut penambahan jabatan baru ini juga menjadi salah satu alasan mengapa anggaran pertahanan naik.
“Sudah dibahas. Itu termasuk dari bagian dari naiknya anggaran di TNI ada pos-pos baru,” ujar Kharis, Sabtu (5/10/2019).
Dia menjelaskan sejumlah posisi baru itu. Antara lain, ada Komando Resor Militer (Korem) yang bakal naik kelas hingga pangkalan-pangkalan baru.
“Begini ada beberapa Korem yang naik kelas, berarti ada sekian nanti. Ada kenaikan posisi. Naik kelas. Terus ada Koopssus, ada jabatan baru juga, terus ada juga gabungan tiga matra di Natuna, itu ada tiga titik kalau tidak salah, berarti ada jabatan baru,” ujarnya.
Dari pangkalan-pangkalan seperti itu kan menyebabkan butuh komandan-komandan. Tambahannya di situ, yang banyak Korem naik kelas ya,” ucapnya.
Selain itu, mantan Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan sudah ada pembahasan soal jabatan baru bagi para perwira di tubuh TNI. Menurutnya, para perwira TNI harus bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan negara.
“Penumpukan jabatan Kolonel dan Pati di lingkungan memang menjadi hal yang harus diselesaikan supaya tidak terjadi ‘pengangguran’ terselubung di dalam organisasi TNI. Bagaimanapun para Kolonel dan Pati ini sudah melalui proses pendidikan dan jenjang karir yang panjang, sehingga negara akan rugi juga kalau keberadaan mereka tidak dimanfaatkan maksimal utk kepentingan bangsa dan negara,” ucap Andreas.
Dia menyebut jabatan baru memang harus dirancang agar tidak terjadi penumpukan perwira tanpa jabatan. Andreas menyebut selain jabatan baru, jenjang pendidikan dan karir di TNI juga harus dirancang kembali agar tidak terjadi penumpukan perwira tanpa jabatan.
Andreas menyebut rencana jabatan baru bagi para perwira di tubuh TNI itu antara lain lewat pembentukan Kodam dan Korem baru. Dia kemudian mengatakan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional juga diharapkan bisa menyerap tugas-tugas fungsional bagi para perwira TNI.
“Rencana pembentukan Kodam dan Korem baru, serta Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan), di samping itu fungsional Bela Negara dengan lahirnya UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) utk Pertahanan Negara kita harapkan bisa menyerap tugas-tugas fungsional bagi para perwira tersebut,” ujar Andreas.
Mantan Anggota Komisi I lainnya, Meutya Hafid, menyebut Komisi I pada periode 2014-2019 pernah membahas bagaimana solusi untuk memaksimalkan kekuatan SDM TNI. Menurutnya, setiap perwira diberi peran agar bisa mengembangkan kemampuannya dalam mengabdi bagi bangsa.
“Komisi I dalam beberapa kesempatan rapat bersama TNI juga telah membahas bagaimana dapat mencari solusi terbaik, agar setiap kekuatan SDM di TNI dapat dimanfaatkan dengan baik, yang kita harapkan dapat mendorong profesionalitas TNI. Setiap perwira idealnya diberikan peran, di mana ia dapat mengembangkan kemampuannya mengabdi pada bangsa,” tuturnya.
Meutya juga menilai pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam merespons tantangan bagi TNI ke depan. Menurutnya, ke depan TNI tak hanya menghadapi ancaman fisik.
“Spektrum ancaman keamanan yang semakin meluas, tidak melulu perang secara fisik. Sudah sangat jarang kita dengar perang antar-satu negara dengan negara lain. Untuk itu, TNI tidak hanya bisa bergerak saat perang, tetapi sesuai UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terdapat kegiatan TNI yang kita sebut operasi militer selain perang. Hal inilah yang menyebabkan adanya keperluan agar TNI terlibat tidak hanya beroperasi pada bidang-bidang militer semata, tetapi juga ancaman lain, seperti ancaman siber, ancaman terorisme, hingga dilibatkan dalam operasi saat bencana alam,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan komitmennya mendukung profesionalisme TNI. Jokowi mengatakan pemerintah saat ini telah dan akan menambah jabatan baru untuk para perwira di TNI.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung profesionalisme TNI, pemerintah juga telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit,” kata Jokowi di acara peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10).
“Pemerintah saat ini harmonisasi rancangan peraturan presiden tentang organisasi TNI yang akan menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI,” sambung Jokowi.
Sumber : Detik.com
