Pelita.Online – Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur yang masif. Hal tersebut bertujuan untuk membangun aksesibilitas antar daerah di Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin ada beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah masih kurangnya, tenaga ahli konstruksi yang dimiliki Indonesia.
“Kita akui kekurangan tenaga terampil itu permasalahan kedua dalam pembangunan infrastruktur,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gran Hotel Melia, Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Menurut Syarif, setiap kenaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur senilai Rp1 triliun maka ada 14.000 tenaga konstruksi yang dibutuhkan. Sementara pada tahun ini, pembangunan Infrastruktur yang dilakukan pemerintah senilai Rp400 triliun artinya, pemerintah membutuhkan 5,6 juta tenaga konstruksi.
“Intinya jadi kebutuhan tenaga konstruksi sangat besar. Tiap kenaikan Rp1 triliun butuh 14 ribu orang. Kenyataanya kita masih kurang. Kalau Rp400 triliun berarti butuh 5,6 juta tenaga kerja,” jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Syarif, selain kebutuhan tenaga kerja yang tinggi juga tenaga ahli juga dinilai masih sangat kurang sekali. Menurut catatannya, Tenaga ahli yang dimiliki Indonesia perbandingannya adalah 4:190 pekerja.
“Sementara tenaga terampil kurang dari 4:190 ribu. Tenaga ahli kita itu cuma ada 266 ribu. Kelemahan kita kurang tenaga terampil,” ucapnya.
Oleh karena itu lanjut Syarif, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memberikan pendidikan pada tenaga konstruksi melalui sertifikasi. Diharapkan dengan adanya sertifikasi tenaga konstruksi maka bisa menjawab tantangan tersebut.
“Ini (kekurangan tenaga konstruksi dan ahli) hanya bisa diakui dengan sertifikasi. Yang ini harus tenaga konstruksi yang tersertifikasi. Selain jumlah badan usaha sangat besar tenaga kerja yang disiapkan masih kurang,” jelasnya.
Syarif sendiri menilai jika pembangunan infrastruktur sangat perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar aksesibilitas antar daerah bisa tersambung dan akhirnya tidak ada lagi daerah yang tertinggal.
“Kemudian, pertanyaan yang menarik untuk siapa ini infrastruktur? yang pasti bahwa kalau kita bangun infrastruktur pasti untuk rakyat,” ucapnya.
okezone.com
